Setelah laporan pertanggungjawaban presiden Habibie ditolak oleh MPR, pada kesempatan berikutnya beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan diri pada pemilihan presiden berikutnya. Hal tersebut juga berhubungan dengan riwayat pemerintahannya di waktu sebelumnya, dimana presiden Habibie bermaksud untuk melakukan pembaruan UUD 1945 yang mana merupakan dasar utama hukum negara. Beberapa pihak sempat menolak maksud dari presiden Habibie untuk memperbarui UUD yang dianggap sakral tersebut. Lantas atas dasar apa sehingga presiden Habibie ingin melakukan pembaruan terhadap UUD 1945?

<p>Presiden Habibie ingin melakukan pembaruan terhadap UUD 1945 atas dasar beberapa pertimbangan, yaitu:</p><ul><li><strong>Untuk memenuhi tuntutan reformasi</strong></li></ul><p>Pada masa pemerintahan Habibie, Indonesia sedang mengalami masa reformasi. Reformasi menuntut adanya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Salah satu perubahan yang dituntut adalah perubahan terhadap UUD 1945.</p><ul><li><strong>Untuk memperkuat demokrasi</strong></li></ul><p>UUD 1945 yang berlaku pada masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, Habibie ingin melakukan pembaruan terhadap UUD 1945 agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.</p><ul><li><strong>Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan</strong></li></ul><p>UUD 1945 yang berlaku pada masa Orde Baru dinilai terlalu kaku dan berbelit-belit. Oleh karena itu, Habibie ingin melakukan pembaruan terhadap UUD 1945 agar lebih efisien dan efektif.</p><ul><li><strong>Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia</strong></li></ul><p>UUD 1945 yang berlaku pada masa Orde Baru dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, Habibie ingin melakukan pembaruan terhadap UUD 1945 agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.</p><p>Pembaruan terhadap UUD 1945 yang dilakukan oleh Habibie berhasil menghasilkan beberapa perubahan penting, antara lain:</p><ul><li><strong>Pembagian kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif</strong></li><li><strong>Pembentukan Mahkamah Konstitusi</strong></li><li><strong>Penguatan hak asasi manusia</strong></li><li><strong>Penegasan kedaulatan rakyat</strong></li></ul><p>Perubahan-perubahan tersebut dinilai penting untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan di Indonesia.</p>