Sikap yang seharusnya kita ambil ketika banyak terjadi penyimpangan kekuasaan di lembaga-lembaga negara ?

Melaporkan penyimpangan kekuasaan di lembaga-lembaga negara ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Peradilan Tata Usaha Negara atau PERATUN merupakan lingkungan peradilan dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 19. Peradilan tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung (MA) yang membantu menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) : 1. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum; 2. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya; 3. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Dibidang Kehakiman. Jadi, melaporkan penyimpangan kekuasaan di lembaga-lembaga negara ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).