Simak informasi berikut! Pilkada serentak telah dilaksanakan pada 2020 lalu. Akan tetapi, terdapat beberapa perselisihan hasil pemilu. Ketua lembaga X menyatakan bahwa pihaknya akan memulai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak pada Desember 2020. Ketua lembaga X akan melakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu untuk mempelajari perkara yang diajukan. Analisislah lembaga negara dalam informasi di atas berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 !

Jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pada hasil pemilu. Simak pembahasan berikut! Pada pasal 24C ayat 1 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." yang berati MK juga berwenang menyelesaikan sengketa dari pemilu. Dalam menentukan anggota MK sendiri juga telah diatur di dalam UUD 1945. Anggota MK sendiri terdiri dari 9 orang yang 3 orang dipilih oleh MA, 3 orang dipilih oleh DPR, dan 3 orang dipilih oleh Presiden. Hal ini sesuai dengan pasal 24C ayat 3 yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden." Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pada hasil pemilu.