Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD NRI tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus yang diberi otonomi khusus. Tuliskan apa saja daerah yang diberi otonomi khusus tersebut beserta Undang-Undang yang mangaturnya.

Jawaban yang benar adalah DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. UU No. 23 Tahun 2014, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pembahasan: UUD NRI tahun 1945 Pasal 18B Ayat (1):[1] menyebuutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang." Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah terbaru, yaitu UU No. 23 Tahun 2014: "Daerah khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus, yaitu otonomi daerah dengan suatu kekhususan yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Otonomi khusus tersebut terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya." Yang termasuk dalam Daerah Khusus adalah: 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kekhususan utama sebagai ibu kota negara Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Provinsi Aceh dengan kekhususan utama sebagai pusat penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi penyelenggaraan daerah yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 3. Provinsi Papua dan Papua Barat dengan kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang-orang asli Papua yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jadi, daerah yang diberi otonomi khusus tersebut beserta Undang-Undang yang mangaturnya adalah DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. UU No. 23 Tahun 2014, UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.