struktur hirariki lembaga peradilan di Indonesia?

<p><strong>Jawaban: Pengadilan Negeri (Pengadilan Tinggi Pertama), Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Kedua), dan Mahkamah Agung.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan:</strong></p><p><strong>Lembaga peradilan</strong> adalah peralatan atau perlengkapan negara yang berguna untuk mempertahankan tegaknya hukum yang berlaku, merupakan bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman, dan sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kekuasaan Kehakiman diatur dalam dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009</strong> dan merupakan penyempurnaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. <strong>Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.</strong> Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Tingkatan Lembaga Peradilan</strong></p><ol><li><strong>Pengadilan Tinggi Pertama, </strong>dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan memiliki kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten/kota, Adjarian.</li><li><strong>Pengadilan Tingkat Kedua,</strong> dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah kekuasaan hukum tingkat propinsi.</li><li><strong>Kasasi oleh Mahkamah Agung, </strong>Mahkamah Agung atau MA berkedudukan sebagai puncak dari semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan.</li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong><u>Dengan demikian, struktur hirarki lembaga peradilan di Indonesia adalah Pengadilan Negeri (Pengadilan Tinggi Pertama), Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Kedua), dan Mahkamah Agung.</u></strong></p>