Tolong bantuan nya Dijawab no. 11-25 Yg serius ya

11. Jawaban: b. rakyat. 12. Jawaban: a. Abraham Lincoln. 13. Jawaban: c. tidak adanya pembagian kekuasaan. 14. Jawaban: b. asas kekeluargaan. 15. Jawaban: e. periode 1945-1950. 16. Jawaban: b. parlementer. 17. Jawaban: b. 17 Agustus 1950. 18. Jawaban: b. demokrasi liberal. 19. Jawaban: e. semua jawaban salah. 20. Jawaban: b. 1950-an. 21. Jawaban: a. Pancasila. 22. Jawaban: a. Front Nasional. 23. Jawaban: a. anggota DPR. 24. Jawaban: c. Konstituante gagal membuat UUD baru. 25. Jawaban: d. PDI. Penjelasan: Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan oleh rakyat. Artinya, kekuasaan dalam sistem demokrasi terletak pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan mempengaruhi kebijakan umum melalui mekanisme seperti pemilihan umum. Mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin dan alternatif kebijakan umum merupakan suatu pendapat yang diajukan oleh Abraham Lincoln. Ia mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Inu Kencana Syafii meliputi adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, dan kebebasan individu. Prinsip yang tidak termasuk dalam pandangan tersebut adalah tidak adanya pembagian kekuasaan. Dalam demokrasi, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Indikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan demokratis atau tidak meliputi akuntabilitas, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan peranan masyarakat. Asas kekeluargaan bukan merupakan indikator dari sistem demokrasi. Pada perkembangan demokrasi di Indonesia, demokrasi parlementer terjadi pada periode 1950-1959. Sistem pemerintahan parlementer adalah di mana eksekutif tergantung pada dukungan dari parlemen. Menurut UUDS 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem kabinet parlementer. Dalam sistem ini, anggota kabinet berasal dari partai politik yang berhasil memenangkan kursi di parlemen. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah dibubarkannya RIS pada tanggal 17 Agustus 1950. Pelaksanaan demokrasi terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai oleh adanya kendali yang kuat dari pemerintah terhadap proses politik. Salah satu wujud pelaksanaan demokrasi dalam suatu pemerintahan adalah pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan proses di mana rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan. Demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer mengalami masa kejayaan pada tahun 1950-an. Pada masa ini, negara-negara barat, termasuk negara-negara Eropa, mengadopsi dan menerapkan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan yang dominan.