TULISKAN SUSUNAN LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 SETELAH DIAMANDEMEN ( dari Amandemen 1-4). PISAHKAN DENGAN GARIS PUTUS-PUTUS ANTARA LEMBAGA NEGARA PUSAT DAN DAERAH.

<p>Susunan Lembaga Negara Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen (dari Amandemen 1-4) adalah sebagai berikut:</p><ol><li>Pemerintahan: Pemerintahan dilaksanakan oleh Presiden yang diwakili oleh Wakil Presiden. Presiden memiliki kenutan pemangku keputusan, memantau kebijakan pemerintah, dan memeriksa kebijakan sebelum menjadi peraturan. Wakil Presiden membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah.</li><li>Legislatur: Legislatur terdiri dari Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR) yang memiliki kenutan membuat dan mengawal peraturan, serta memantau penggunaan aparat kekuasaan pemerintah. DPR juga memilih Presiden dan Wakil Presiden</li><li>Kekuasaan: Kekuasaan terdiri dari Mahkamah Kehakiman Republik Indonesia yang memiliki kenutan memegaruai dan mengawal semua kekuasaan, serta memantau penggunaan aparat kekuasaan pemerintah. Mahkamah memilih Ketua Sejahtera Negara dan memantau penggunaan aparat kekuasaan pemerintahan.</li><li>Kepolisian: Kepolisian terdiri dari Wakil Presiden yang memiliki kenutan mengawal semua istirah kepolisian, serta memantau penggunaan aparat kekuasaan pemerintah. Wakil Presiden memilih Kapolresta dan memantau penggunaan aparat kekuasaan kepolisian.</li><li>Kerajaan Daerah: Kerajaan Daerah terdiri dari Dewan Provinsi, Dewan Kabupaten, atau Dewan Kecamatan yang memiliki kenutan membuat dan mengawal peraturan daerah, serta memantau penggunaan aparat kekuasaan pemerintah. Kerajaan Daerah memiliki struktur yang sama dengan Kerajaan Negara, dengan beberapa perbedaan dalam jumlah anggota, kenutan, dan tugas</li><li>Sistem Hukum: Sistem Hukum meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan, perppu, permentan, atau perkiraan hukum lainnya yang diberikan oleh Presiden. Sistem Hukum mengatur kerja pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan daerah.</li><li>Sistem Partisi: Sistem Partisi meliputi Partai Persatuan Indonesia (PPI) yang mengatur kekuasaan pemerintah. PPI memiliki kenutan memilih Presiden dan Wakil Presiden, membuat dan mengawal peraturan, dan memantau penggunaan aparat kekuasaan pemerintah</li><li>Sistem Administrasi: Sistem Administrasi meliputi pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan daerah yang memiliki kenutan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan daerah. Sistem Administrasi juga meliputi pemberian izinan dan penyaluran untuk berbagai jenis pekerjaan serta kegiatan</li><li>Sistem Kewarganegaraan: Sistem Kewarganegaraan meliputi pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan daerah yang memiliki kenutan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan daerah. Sistem Kewarganegaraan juga meliputi pemberian izinan dan penyaluran untuk berbagai jenis pekerjaan serta kegiatan, serta pengawasan hak asasi manusia dan kebebasan beragama orang lain</li><li>Sistem Hak-Hak: Sistem Hak-Hak meliputi pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan daerah yang memiliki kenutan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, kekuasaan, dan kerajaan daerah. Sistem Hak-Hak juga meliputi pemberian izinan dan penyaluran untuk berbagai jenis pekerjaan serta kegiatan, serta pengawasan hak asasi manusia dan kebebasan beragama orang lain</li></ol><p>Susunan Lembaga Negara Republik Indonesia menjadi dasar negara Indonesia dan mengatur cara pemerintahan, legislatur, kekuasaan, kepolisian, kerajaan daerah, sistem hukum, sistem partisi, sistem administrasi, sistem kewarganegaraan, dan sistem hak-hak dalam negara ini</p>