Upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan untuk mengatasi masalah perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin adalah dengan membentuk Panitia 13, yang tidak hanya terdiri dari ahli ekonomi namun juga melibatkan para pimpinan parpol dan beberapa pejabat negara. Kemudian Panitia 13 menghasilkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang terdiri dari beberapa tahap.Dalam pelaksanaanya Dekon tidak berjalan mulus dan kondisi perekonomian saat itu semakin memburuk. Analisislah mengapa kebijakan Dekon tidak bisa memperbaiki perkonomian Indonesia ! (hubungkan jawabanmu dengan latarbelakang terjadinya Tritura)

Hallo Kak Anonim, aku Rizki disini aku mau bantu jawab pertanyaan kakak. Jadi panduannya gini kak.. Kebijakan Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada masa Demokrasi Terpimpin yang melibatkan Panitia 13 tidak berhasil memperbaiki perekonomian Indonesia karena beberapa alasan: 1. Keterlibatan Pimpinan Parpol dan Pejabat Negara: Keterlibatan para pimpinan partai politik dan pejabat negara dalam pembentukan Panitia 13 mungkin telah mengarah pada kepentingan politik yang lebih dominan daripada kepentingan ekonomi nasional. Hal ini bisa menyebabkan adanya pertimbangan politik yang menghalangi pelaksanaan kebijakan ekonomi yang efektif. 2. Tritura: Tritura adalah peristiwa yang terjadi sebelum Demokrasi Terpimpin, di mana demonstrasi mahasiswa menuntut perubahan sistem pemerintahan. Pasca-Tritura, pemerintah mungkin telah menjadi lebih otoriter dan kurang mendengarkan aspirasi rakyat. Ini dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi riil. 3. Permasalahan Struktural: Perekonomian Indonesia pada saat itu mungkin menghadapi permasalahan struktural yang lebih dalam, seperti ketidakseimbangan sektor ekonomi, korupsi, dan ketidakstabilan politik. Kebijakan Dekon mungkin tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah-masalah ini dalam jangka pendek. 4. Ketidakpastian Global: Kondisi ekonomi global pada masa itu juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan perubahan dalam hubungan internasional dapat mengganggu usaha perbaikan ekonomi dalam negeri. 5. Pelaksanaan yang Kurang Efektif: Mungkin ada masalah dalam pelaksanaan kebijakan Dekon, seperti korupsi, birokrasi yang lambat, atau kurangnya insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi. Ini dapat menghambat keberhasilan kebijakan. Sebagai hasil dari faktor-faktor ini, kebijakan Dekon pada masa Demokrasi Terpimpin mungkin tidak bisa mencapai hasil yang diharapkan dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Kondisi politik dan struktural yang kompleks serta ketidakpastian global dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam upaya tersebut. Semoga Membantu:))