Berdasarkan ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/ 1966 tentang Supersemar pada Juli 1966, Letjen Suharto dan Presiden Sukarno memiliki kedudukan yang sama. Kondisi tersebut terjadi karena....

Pembahasan

Setelah dikeluarkannya Surat Perintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau disebut juga Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Presiden Sukarno menginstruksikan kepada Letjen Suharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi kondisi keamanan yang tidak stabil pasca Gerakan 30 September 1965 oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Letjen Suharto pun segera melakukan kewenangannya tersebut. Untuk menata pemerintahan, Letjen Suharto ditugaskan sebagai pelaksana pemerintahan dalam Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Keadaan ini menyebabkan Letjen Suharto memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pemerintahan. Keluasan wewenang Letjen Suharto juga didukung dengan pemberlakuan Supersemar sebagai ketetapan(TAP) MPRS sehingga secara hukum iamemiliki kedudukan setara dengan Presiden Sukarno, yaitu mandataris MPRS. Jadi, jawaban yang tepat adalah E