Dalam sejarahnya, Indonesia pernah mengadopsi sistem demokrasi yang benar-benar liberal (1950-1959). Sistem demokrasi ini kemudian harus diakhiri karena ....

Pembahasan

Pasca pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) 17 Agustus 1950, Pemerintah di bawah Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Moh. Hatta menerapkan sistem Demokrasi Liberal di mana setiap warga berhak menyalurkan hak politiknya dengan kanal kebebasan berkumpul, kebebasan mendirikan partai politik, dan kebebasan mengekspresikan aspirasi politiknya. Demokrasi Liberal dicirikan dengan suburnya pendirian partai politik dan organisasi massa dengan beragam ideologi dan kepentingannya. Selain itu, Demokrasi Liberal ditandai dengan adanya sistem pemerintahan parlementer serta pembentukan dewan menteri yang dikomandoi oleh seorang Perdana Menteri dalam menjalankan roda pemerintahan. Bebasnya partai politik dan organisasi massa dalam menyuarakan misi politiknya tak selamanya membawa dampak positif. Keberadaan partai-partai politik dan organisasi massa bahkan cendrung menghambat kinerja pemerintahan akibat sering terjadinya bongkar pasang kabinet. Jika suatu kabinet pemerintahan atau kebijakan seorang Perdana Menteri dianggap tidak sesuai dengan kepentingan suatu partai maka dengan mudahnya kabinet tersebut dijatuhkan dengan jalan mosi tidak percaya. Bahkan lebih dari itu, kelompok-kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah cendrung anarkhis dan separatis. Tanpa disadari, adanya kebebasan politik sebagai konsekuensi riil dari Demokrasi Liberal berdampak buruk pada jalannya keamanan dan pertahanan negara. Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan pemerintah kemudian melakukan pemberontakan yang mengancam keutuhan bangsa. Sebut saja Pemberontakan DI/TII, Pemberontakan PRRI, dan Permesta yang dipicu oleh rasa kecewa terhadap pemerintah. Karena banyaknya gejolak yang mengganggu jalannya pemerintahan inilah maka Presiden Indonesia mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengakhiri era Demokrasi Liberal dan menandai lahirnya Demokrasi Terpimpin dengan semangat kembali ke UUD 1945. Dengan demikian, maka pilihan jawaban yang tepat adalah E.