Kebijakan penyeragaman ideologi digalakkan pemerintah Orde Baru dengan cara mewajibkan kegiatan penataran P4. Apa dampak penyelenggaraan kegiatan tersebut?

Pembahasan

Kebijakan penyeragaman ideologi digalakkan pemerintah Orde Baru dengan cara mewajibkan kegiatan penataran (P4) berdampak pada kegiatan organisasi dan masyarakat umum. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pada Masa Orde Baru, Presiden Suharto menginginkan adanya satu tafsiran terhadap Pancasila yang bersifat mutlak. Hal ini dilakukan agar Pancasila tidak multitafsir. Pada tanggal 12 April 1976, Suharto mengumumkan gagasannya mengenai Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut kemudian diformalkan melalui TAP MPR Nomor IV/1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau biasa dikenal dengan P4. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai Pancasila bagi seluruh masyarakat. Dampaknya adalah tidak ada organisasi yang diizinkan untuk menggunakan ideologi selain Pancasila. Selain itu, diberikan pula penataran P4 untuk pegawai negeri sipil. Sejak tahun 1978, diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat