Pertanyaan

Pada masa Orde Baru penyelenggaraan pemilu terkesan menyimpang dari prinsip demokrasi. Kondisi ini ditandai dengan ...

Pada masa Orde Baru penyelenggaraan pemilu terkesan menyimpang dari prinsip demokrasi. Kondisi ini ditandai dengan ...

  1. penyelenggaraan pemilu secara tertutup

  2. pembatasan partisipasi partai politik dalam pemilu

  3. kewajiban ABRI dan PNS untuk mendukung Golkar

  4. kecurangan penghitungan suara dalam setiap pemilu

  5. tugas ABRI sebagai penjaga ketertiban negara dan pemerintahan

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

20

:

25

:

20

Klaim

A. Jasmine

Master Teacher

Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Jakarta

Jawaban terverifikasi

Pembahasan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah A. Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut: Penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru juga didorong oleh rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD), maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Semuanya diatur berdasarkan kedekatan dengan presiden dan pemerintah. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali. Akan tetapi, pergantian kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran lebih rendah seperti gubernur, bupati, walikota, camat, dan kepala desa. Kepala negara dan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden Suharto selama enam periode pemerintahan

Jawaban yang tepat dari pertanyaan diatas adalah A.

Untuk lebih detailnya, yuk pahami penjelasan berikut:

Penyimpangan demokrasi pada masa Orde Baru juga didorong oleh rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintah negara, baik untuk lembaga eksekutif (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), legislatif (MPR, DPR, dan DPRD), maupun lembaga yudikatif (Mahkamah Agung). Semuanya diatur berdasarkan kedekatan dengan presiden dan pemerintah. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) tumbuh subur pada masa Orde Baru. 

Pemerintah Orde Baru menyelenggarakan pemilu sebanyak enam kali. Akan tetapi, pergantian kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi, kecuali pada jajaran lebih rendah seperti gubernur, bupati, walikota, camat, dan kepala desa. Kepala negara dan pemerintahan tetap berada di tangan Presiden Suharto selama enam periode pemerintahan

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

7

Amii

Ini yang aku cari! Bantu banget Makasih ❤️

Aluyah Hanan

Jawaban tidak sesuai

Pertanyaan serupa

Enam kali pelaksanaan pemilu pada masa Orde Baru diwarnai penyimpangan demokrasi. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah ...

2

4.4

Jawaban terverifikasi

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia