Faiza A

28 Juli 2025 13:45

Faiza A

28 Juli 2025 13:45

Pertanyaan

Bagaimana Warisan kolonialisme membentuk struktur sosial dan ekonomi di Indonesia Serta negara-negara lain? Contohnya, Ketidaksetaraan ekonomi dan eksklusi Sosial masih berlanjut. Apa pendapatmu tentang dampak ini?

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

18

:

52

:

48

Klaim

3

1


Cut K

30 Juli 2025 12:37

<p><strong>1. Struktur Ekonomi Dualistik:</strong></p><p><strong>Pembentukan Ekonomi Ekstraktif:</strong> Penjajah membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam (rempah-rempah, timah, minyak, karet) untuk diekspor ke negara induk. Ini menciptakan <strong>ekonomi dualistik</strong>, di mana ada sektor modern yang berorientasi ekspor (dikuasai kolonial) dan sektor tradisional (pertanian subsisten) yang terpinggirkan.</p><p><strong>Ketergantungan pada Komoditas Tunggal:</strong> Banyak koloni didorong untuk fokus pada produksi satu atau beberapa komoditas ekspor. Ini membuat ekonomi negara tersebut sangat <strong>rentan terhadap fluktuasi harga global</strong>setelah merdeka, menghambat diversifikasi ekonomi.</p><p><strong>Infrastruktur Berorientasi Ekspor:</strong> Infrastruktur (jalan, rel kereta api, pelabuhan) dibangun bukan untuk menghubungkan seluruh wilayah atau mendukung perekonomian lokal, melainkan untuk melancarkan jalur transportasi komoditas dari daerah produksi ke pelabuhan ekspor.</p><p><strong>Penghambatan Industrialisasi:</strong> Penjajah seringkali menghambat industrialisasi di koloni agar tidak bersaing dengan industri di negara induk, sehingga menghambat perkembangan sektor manufaktur.</p><p><strong>2. Stratifikasi Sosial dan Eksklusi:</strong></p><p><strong>Hirarki Rasial/Etnis:</strong> Kolonialisme menciptakan dan memperkuat sistem stratifikasi sosial berdasarkan ras atau etnis. Di Indonesia, misalnya, ada hirarki: Eropa (tertinggi), Timur Asing (Cina, Arab, India), dan Pribumi (terendah). Kelompok pribumi ditempatkan pada posisi subordinat, dengan akses terbatas ke pendidikan, kekuasaan, dan ekonomi.</p><p><strong>Pembentukan Kelas Menengah "Birokrat":</strong> Kolonial menciptakan kelas menengah pribumi yang berfungsi sebagai birokrat tingkat rendah atau penghubung dengan rakyat, namun tidak memiliki kekuasaan substantif. Ini melanggengkan sistem kontrol.</p><p><strong>Penguatan Identitas Etnis/Lokal:</strong> Penjajah sering menggunakan strategi "pecah belah dan kuasai" (<i>devide et impera</i>), yang memperkuat identitas etnis lokal dan terkadang memicu konflik antar kelompok pribumi, demi melemahkan persatuan melawan penjajah.</p><p><strong>Sistem Pendidikan Berjenjang:</strong> Pendidikan modern diperkenalkan secara terbatas dan berjenjang. Pendidikan tinggi hanya untuk elite kolonial dan sebagian kecil pribumi, sementara pendidikan dasar yang minim diberikan kepada massa untuk melayani kebutuhan administratif dan tenaga kerja rendah.</p><p><strong>3. Struktur Politik dan Kelembagaan:</strong></p><p><strong>Sistem Pemerintahan Sentralistik Otoriter:</strong> Penjajah membangun sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter untuk mengontrol sumber daya dan penduduk. Setelah merdeka, banyak negara mewarisi struktur ini, yang terkadang mempersulit pengembangan demokrasi partisipatif.</p><p><strong>Pembatasan Partisipasi Politik:</strong> Rakyat pribumi umumnya tidak diizinkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang signifikan, yang menghambat pengembangan kapasitas kepemimpinan dan institusi demokrasi yang kuat.</p><p><strong>Batas-batas Buatan:</strong> Batas-batas negara modern seringkali dibuat secara artifisial oleh penjajah tanpa memperhatikan kesukuan, bahasa, atau budaya, yang menjadi sumber konflik di kemudian hari.</p><p>&nbsp;</p><p>Pendapat tentang Dampak Ketidaksetaraan Ekonomi dan Eksklusi Sosial yang Berlanjut</p><p>&nbsp;</p><p>Pendapat saya, <strong>dampak dari ketidaksetaraan ekonomi dan eksklusi sosial yang berlanjut sebagai warisan kolonialisme adalah sangat merugikan dan merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan di negara-negara pasca-kolonial.</strong></p><p><strong>Hambatan Pembangunan dan Kesejahteraan:</strong></p><p><strong>Ketimpangan Kekayaan:</strong> Konsentrasi kekayaan dan sumber daya pada segelintir elite yang seringkali memiliki akar dari struktur kolonial atau koneksi dengan modal asing. Ini menghambat distribusi kekayaan yang adil dan menyebabkan sebagian besar penduduk tetap miskin.</p><p><strong>Pendidikan dan Kesehatan yang Tidak Merata:</strong> Akses yang tidak setara terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan terus-menerus melanggengkan siklus kemiskinan dan membatasi mobilitas sosial bagi kelompok yang terpinggirkan.</p><p><strong>Konflik Sosial dan Disintegrasi:</strong></p><p><strong>Perpecahan Sosial:</strong> Warisan hirarki rasial atau etnis dapat memicu prasangka, diskriminasi, dan bahkan konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok yang dulunya dipisahkan atau diadu domba oleh penjajah. Contohnya, konflik etnis di beberapa negara Afrika.</p><p><strong>Gerakan Separatis:</strong> Ketidaksetaraan pembangunan dan perasaan tidak diakui oleh pemerintah pusat (seringkali warisan dari sentralisasi kolonial) dapat memicu gerakan separatis di daerah-daerah yang merasa diabaikan atau dieksploitasi.</p><p><strong>Ketergantungan Ekonomi dan Subordinasi:</strong></p><p><strong>Neokolonialisme:</strong> Negara-negara bekas jajahan seringkali tetap berada dalam posisi ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara maju (mantan penjajah atau kekuatan baru). Ini terwujud dalam ketergantungan pada pinjaman, teknologi, atau pasar ekspor tertentu.</p><p><strong>Marginalisasi Petani dan Masyarakat Adat:</strong> Komunitas yang bergantung pada sumber daya alam sering kali menjadi korban eksploitasi lanjutan oleh korporasi besar, yang didukung oleh kerangka hukum yang diwarisi dari era kolonial yang cenderung menguntungkan pihak berkuasa.</p><p><strong>Krisis Identitas dan Hilangnya Kearifan Lokal:</strong></p><p>Sistem nilai dan pengetahuan lokal sering terpinggirkan atau bahkan hancur di bawah dominasi budaya kolonial. Ini dapat menyebabkan krisis identitas dan hilangnya kearifan lokal yang sesungguhnya bisa menjadi solusi pembangunan yang berkelanjutan.</p><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Warisan kolonialisme adalah "kutukan" struktural yang terus menghantui banyak negara berkembang. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan eksklusi sosial harus melampaui kebijakan ekonomi semata. Ini membutuhkan:</p><p><strong>Reformasi Struktural:</strong> Mengubah sistem yang melanggengkan ketimpangan.</p><p><strong>Pemberdayaan Kelompok Rentan:</strong> Memberikan akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan modal.</p><p><strong>Rekonsiliasi Sejarah:</strong> Mengakui dan mengatasi trauma serta ketidakadilan historis.</p><p><strong>Pembangunan Inklusif:</strong> Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang merata kepada semua lapisan masyarakat, dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir elite.</p>

1. Struktur Ekonomi Dualistik:

Pembentukan Ekonomi Ekstraktif: Penjajah membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam (rempah-rempah, timah, minyak, karet) untuk diekspor ke negara induk. Ini menciptakan ekonomi dualistik, di mana ada sektor modern yang berorientasi ekspor (dikuasai kolonial) dan sektor tradisional (pertanian subsisten) yang terpinggirkan.

Ketergantungan pada Komoditas Tunggal: Banyak koloni didorong untuk fokus pada produksi satu atau beberapa komoditas ekspor. Ini membuat ekonomi negara tersebut sangat rentan terhadap fluktuasi harga globalsetelah merdeka, menghambat diversifikasi ekonomi.

Infrastruktur Berorientasi Ekspor: Infrastruktur (jalan, rel kereta api, pelabuhan) dibangun bukan untuk menghubungkan seluruh wilayah atau mendukung perekonomian lokal, melainkan untuk melancarkan jalur transportasi komoditas dari daerah produksi ke pelabuhan ekspor.

Penghambatan Industrialisasi: Penjajah seringkali menghambat industrialisasi di koloni agar tidak bersaing dengan industri di negara induk, sehingga menghambat perkembangan sektor manufaktur.

2. Stratifikasi Sosial dan Eksklusi:

Hirarki Rasial/Etnis: Kolonialisme menciptakan dan memperkuat sistem stratifikasi sosial berdasarkan ras atau etnis. Di Indonesia, misalnya, ada hirarki: Eropa (tertinggi), Timur Asing (Cina, Arab, India), dan Pribumi (terendah). Kelompok pribumi ditempatkan pada posisi subordinat, dengan akses terbatas ke pendidikan, kekuasaan, dan ekonomi.

Pembentukan Kelas Menengah "Birokrat": Kolonial menciptakan kelas menengah pribumi yang berfungsi sebagai birokrat tingkat rendah atau penghubung dengan rakyat, namun tidak memiliki kekuasaan substantif. Ini melanggengkan sistem kontrol.

Penguatan Identitas Etnis/Lokal: Penjajah sering menggunakan strategi "pecah belah dan kuasai" (devide et impera), yang memperkuat identitas etnis lokal dan terkadang memicu konflik antar kelompok pribumi, demi melemahkan persatuan melawan penjajah.

Sistem Pendidikan Berjenjang: Pendidikan modern diperkenalkan secara terbatas dan berjenjang. Pendidikan tinggi hanya untuk elite kolonial dan sebagian kecil pribumi, sementara pendidikan dasar yang minim diberikan kepada massa untuk melayani kebutuhan administratif dan tenaga kerja rendah.

3. Struktur Politik dan Kelembagaan:

Sistem Pemerintahan Sentralistik Otoriter: Penjajah membangun sistem pemerintahan yang sangat sentralistik dan otoriter untuk mengontrol sumber daya dan penduduk. Setelah merdeka, banyak negara mewarisi struktur ini, yang terkadang mempersulit pengembangan demokrasi partisipatif.

Pembatasan Partisipasi Politik: Rakyat pribumi umumnya tidak diizinkan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang signifikan, yang menghambat pengembangan kapasitas kepemimpinan dan institusi demokrasi yang kuat.

Batas-batas Buatan: Batas-batas negara modern seringkali dibuat secara artifisial oleh penjajah tanpa memperhatikan kesukuan, bahasa, atau budaya, yang menjadi sumber konflik di kemudian hari.

 

Pendapat tentang Dampak Ketidaksetaraan Ekonomi dan Eksklusi Sosial yang Berlanjut

 

Pendapat saya, dampak dari ketidaksetaraan ekonomi dan eksklusi sosial yang berlanjut sebagai warisan kolonialisme adalah sangat merugikan dan merupakan tantangan besar bagi pembangunan berkelanjutan dan keadilan di negara-negara pasca-kolonial.

Hambatan Pembangunan dan Kesejahteraan:

Ketimpangan Kekayaan: Konsentrasi kekayaan dan sumber daya pada segelintir elite yang seringkali memiliki akar dari struktur kolonial atau koneksi dengan modal asing. Ini menghambat distribusi kekayaan yang adil dan menyebabkan sebagian besar penduduk tetap miskin.

Pendidikan dan Kesehatan yang Tidak Merata: Akses yang tidak setara terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan terus-menerus melanggengkan siklus kemiskinan dan membatasi mobilitas sosial bagi kelompok yang terpinggirkan.

Konflik Sosial dan Disintegrasi:

Perpecahan Sosial: Warisan hirarki rasial atau etnis dapat memicu prasangka, diskriminasi, dan bahkan konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok yang dulunya dipisahkan atau diadu domba oleh penjajah. Contohnya, konflik etnis di beberapa negara Afrika.

Gerakan Separatis: Ketidaksetaraan pembangunan dan perasaan tidak diakui oleh pemerintah pusat (seringkali warisan dari sentralisasi kolonial) dapat memicu gerakan separatis di daerah-daerah yang merasa diabaikan atau dieksploitasi.

Ketergantungan Ekonomi dan Subordinasi:

Neokolonialisme: Negara-negara bekas jajahan seringkali tetap berada dalam posisi ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara maju (mantan penjajah atau kekuatan baru). Ini terwujud dalam ketergantungan pada pinjaman, teknologi, atau pasar ekspor tertentu.

Marginalisasi Petani dan Masyarakat Adat: Komunitas yang bergantung pada sumber daya alam sering kali menjadi korban eksploitasi lanjutan oleh korporasi besar, yang didukung oleh kerangka hukum yang diwarisi dari era kolonial yang cenderung menguntungkan pihak berkuasa.

Krisis Identitas dan Hilangnya Kearifan Lokal:

Sistem nilai dan pengetahuan lokal sering terpinggirkan atau bahkan hancur di bawah dominasi budaya kolonial. Ini dapat menyebabkan krisis identitas dan hilangnya kearifan lokal yang sesungguhnya bisa menjadi solusi pembangunan yang berkelanjutan.

Kesimpulan:

Warisan kolonialisme adalah "kutukan" struktural yang terus menghantui banyak negara berkembang. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan eksklusi sosial harus melampaui kebijakan ekonomi semata. Ini membutuhkan:

Reformasi Struktural: Mengubah sistem yang melanggengkan ketimpangan.

Pemberdayaan Kelompok Rentan: Memberikan akses yang setara ke pendidikan, kesehatan, dan modal.

Rekonsiliasi Sejarah: Mengakui dan mengatasi trauma serta ketidakadilan historis.

Pembangunan Inklusif: Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang merata kepada semua lapisan masyarakat, dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir elite.


Mau jawaban yang terverifikasi?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Cermati teks berikut! Semangat gotong royong Saat ini masyarakat tengah menghadapi cuaca ekstrim akibat musim pancaroba. Musim pancaroba adalah perallihan dari musim panas ke musim hujan, seperti terjadinya hujan deras yang disertai dengan petir dan angin kencang. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah di indonesia. Bahkan ada beberapa daerah yang dilanda angin puting beliung. Bersyukur kejadian tersebut tidak menyebabkan jatuhnya korban jiwa walaupun kerugian materi yang diderita cukup besar. Tindakan warga sekitar sangat cepat, mereka segera membantu warga yang terkena dampak bencana. Mereka juga secara swadaya menyediakan bahan-bahan bangunan dan tenaga untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak. Peran para pemuka agama juga cukup besar bagi warga yang terkena bencana, mereka memberikan bimbingan mental atau nasehat agar warga tetap tabah dan tidak patah semangat dalam menghadapi bencana tersebut. Mereka memotivasi warga agar dapat menghadapi bencana tersebut agar dapat bangkit dan segera melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan ke kondisi semula atau bahkan menjadi lebih baik. Pihak pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya pertolongan, seperti pendirian posko pengungsian dan dapur umum serta penyediaan tenaga medis dan tenaga SAR untuk membantu warga yang terdampak. Pemerintah juga segera memperbaiki sarana dan prasarana umum yang rusak serta menyediakan bantuan untuk rekonstruksi rumah warga yang rusak. Berkat partisipasi dan tindakan cepat dari berbagai pihak tersebut, proses pemulihan lokasi bencana dapat berjalan dengan baik dan lancar. Wargapun dapat kembali beraktifitas seperti semula Berdasarkan teks semangat gotong royong, perhatikan paragraf pertama pada kalimat "Tindakan warga sekitar sangat cepat, mereka segera membantu warga yang terkena dampak bencana. Mereka juga secara swadaya menyediakan bahan-bahan bangunan dan tenaga untuk memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak." Kalimat tersebut merupakan contoh dari tindakan sosial yaitu..... A. tindakan afektif B. tradisional C. berorientasi nilai D. rasional instrumental E. insidental

3

0.0

Jawaban terverifikasi

Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami p sejarah. Selain diperoleh dari orang-orang yang mengalami persitiwa secara la sumber lisan juga dapat diperoleh dari orang-orang yang mengetahui suatu peristiw secara rinci. Dengan kata lain sumber sejarah lisan dapat digunakan untuk sumba dan sekunder. Bagaimana cara mendapatkan sumber sejarah secara lisan denga tepat? Sumber sejarah merupakan segala sesuatu yang mengandung informasi tenta peristiwa sejarah. Informasi yang dijadikan sumber sejarah harus berasal dari aktivi pada masa lampau. Sumber sejarah berfungsi sebagai sarana penyampaian inform ristiwa sejarah di masa lampau. Bagaimana cara membuktikan keaslian suatu sumber sejarah? Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dibagi menjadi tiga, yaitu sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis merupakan sumber sejarah yang memberikan informasi melalui tulisan. Sumber lisan merupakan sumber sejarah yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Sumber benda merupakan sumber sejarah yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Mengapa sumber sejarah sangat penting dalam sejarah? Sumber sejarah lisan sangat bermanfaat agar sejarah dapat terus diingat oleh masyarakat sebagai bagian dari identitas dari sebuah negara. Sumber sejarah lisan dapat berupa keterangan langsung dari pelaku, tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, dan topomini. Mengapa sumber lisan memiliki keterbatasan dibandingkan sumber tertulis? Kritik sumber sering juga disebut proses verifikasi. Sering dilakukan peneliti untuk menguji keabsahan serta keaslian suatu dokumen atau sumber sejarah. Kritik sumber merupakan salah satu tahapan dalam penelitian sejarah. Apa yang dimaksud kritik sumber?

2

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

8

5.0

Jawaban terverifikasi

26. Ciri" masyarakat lembaga abad 21 27. 3 pilar fondasi dalam berinteraksi dan dana digital 28. Kemampuan pengangkutan barang dagangan bisa menjadi optimal dan efisien, hal ini merupakan kemajuan teknologi dalam sistem perdagangan di bidang 29. Maksud kartu kredit 30. Manfaat penggunaan teknologi informasi di bidang perdagangan bagi masyarakat 31. Keuntungan menggunakan ATM dan kartu debit dalam pembayaran 32. Prinsip" sistem pembayaran yang di terapkan oleh bank indonesia dan mencegah terjadinya kegiatan praktek monopoli dalam industri sistem perdagangan 33. Tujuan dari lembaga OJK 34. Maksud cek bank 35. Kelebihan uang elektronik sebagai alat pembayaran 36. Penyebab dari rendahnya tingkat presentase penggunaan layanan keuangan di indonesia di bandingkan dengan negara lain di ASEAN 37. Maksud dengan flash livevitate dalam tingkatan kemampuan literasi keuangan 38. Cara meningkatkan akses keuangan digital di indonesia yang masih rendah 39. Maksud dengan while literate 40. Tujuan dari adanya literasi keuangan 41. Penyebab perubahan sosial yang terkait dengan fenomena globalisasi 42. Seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman konsep mengenal modernisasi di masyarakat, salah satunya menganggap jika modern adalah dengan 43. contoh perilaku yg bisa kita lakukan dalam kesendirian untuk ikut menjaga tradisi di kearifan lokal Nusantara 44. perubahan sosial merupakan penekanan kondisi teknologi yang menyebabkan perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia, definisi trsbt merupakan pendapat dari siapa 45. perubahan sosial yang berpengaruh kecil terhadap kehidupan manusia 46. fungsi asli uang 47. pengertian lending dlm per bank - an 48. beberapa kegiatan yang dilakukan keuangan 49. sebutkan pengertian dari : 1. asuransi 2. lesing 3.inden 4. sewa 50. peran bank dlm menyalurkan kredit ke nasabah

2

5.0

Jawaban terverifikasi