Anindita A

21 Januari 2025 06:18

Anindita A

21 Januari 2025 06:18

Pertanyaan

kebijakan pada masa orde baru dibidang kesehatan, dan dampak positif dan negatif di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan

kebijakan pada masa orde baru dibidang kesehatan, dan dampak positif dan negatif di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, pendidikan

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

04

:

37

:

18

Klaim

2

1

Jawaban terverifikasi

Rizkia I

23 Januari 2025 15:08

Jawaban terverifikasi

<p>Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melaksanakan berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan utama di bidang kesehatan antara lain:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kebijakan di Bidang Kesehatan:</strong></p><p>1. <strong>Program Keluarga Berencana (KB)</strong></p><p>Program KB menjadi salah satu kebijakan utama Orde Baru untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini didorong oleh pemerintah melalui penyuluhan dan distribusi alat kontrasepsi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan memperbaiki kualitas hidup.</p><p>2. <strong>Pembangunan Infrastruktur Kesehatan</strong></p><p>Pemerintah Orde Baru juga berfokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan klinik di berbagai daerah. Ini untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan.</p><p>3. <strong>Imunisasi dan Pengendalian Penyakit Menular</strong></p><p>Orde Baru meningkatkan program imunisasi untuk mencegah penyakit menular seperti polio, campak, dan difteri. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengendalian penyakit endemik seperti malaria dan tuberkulosis (TBC).</p><p>4. <strong>Pendidikan Kesehatan dan Sanitasi</strong></p><p>Program pendidikan kesehatan juga digalakkan, misalnya dengan memperkenalkan hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik untuk mencegah penyebaran penyakit.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Orde Baru di Berbagai Bidang:</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>1. Politik</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Stabilitas politik tercapai dalam jangka panjang, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lainnya.</p><p>• Pemerintahan yang terpusat dengan kekuasaan yang kuat membuat kebijakan bisa lebih cepat diterapkan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Pemerintahan yang otoriter membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Penindasan terhadap oposisi dan kebebasan berbicara terjadi.</p><p>• Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meluas karena adanya konsentrasi kekuasaan yang besar pada tangan presiden dan aparatnya.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2. Ekonomi</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Pembangunan infrastruktur yang pesat, terutama di bidang transportasi dan perumahan, mendorong pertumbuhan ekonomi.</p><p>• Pembangunan sektor industri dan ekspor meningkatkan perekonomian negara.</p><p>• Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama beberapa dekade memberi kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat.<br>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Ketergantungan pada sektor pertambangan dan minyak menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ketika harga komoditas turun.</p><p>• Terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar antara kota dan desa serta antara golongan kaya dan miskin.</p><p>• Korupsi di kalangan pejabat negara menyebabkan pemborosan sumber daya dan ketidakmerataan pembangunan.<br>&nbsp;</p><p><strong>3. Sosial Budaya</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Proyek pembangunan pendidikan dan fasilitas sosial memperbaiki kualitas hidup sebagian besar masyarakat.</p><p>• Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan sosial.<br>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Dominasi budaya Jawa dalam kebijakan politik dan sosial, yang menyebabkan marginalisasi budaya daerah lainnya.</p><p>• Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi budaya yang berbeda dari pandangan resmi pemerintah.</p><p>• Pemaksaan untuk menerima ideologi tertentu, seperti Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, menekan keragaman pemikiran.<br>&nbsp;</p><p><strong>4. Kesehatan</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Penyuluhan kesehatan dan program imunisasi meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi.</p><p>• Perbaikan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.</p><p>• Program KB berhasil menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Ketergantungan pada bantuan luar negeri untuk program kesehatan, yang terkadang menghambat kemandirian dalam penyelesaian masalah kesehatan.</p><p>• Terdapat ketidakmerataan dalam distribusi fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>5. Pendidikan</strong><br>&nbsp;</p><p><strong>Positif:</strong></p><p>• Pendidikan dasar menjadi lebih merata dengan banyaknya sekolah yang dibangun di daerah pedesaan.</p><p>• Kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan menengah meningkatkan angka partisipasi sekolah.</p><p><br>&nbsp;</p><p><strong>Negatif:</strong></p><p>• Sistem pendidikan yang terlalu terpusat pada nilai dan ujian menyebabkan kurangnya pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa.</p><p>• Pendidikan menjadi alat untuk memperkuat ideologi pemerintah, sehingga kurang mendorong kebebasan berfikir dan kritik terhadap pemerintah.</p><p>• Kurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan pendidikan antara kota dan desa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kesimpulan:</strong></p><p>Kebijakan pada masa Orde Baru, terutama di bidang kesehatan, berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan, menurunkan angka kelahiran, dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki dampak negatif, seperti ketergantungan pada bantuan luar negeri, ketidakmerataan dalam distribusi layanan, serta kurangnya perhatian terhadap keberagaman budaya dan kebebasan politik.</p>

Pada masa Orde Baru (1966-1998), pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto melaksanakan berbagai kebijakan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kebijakan utama di bidang kesehatan antara lain:

 

Kebijakan di Bidang Kesehatan:

1. Program Keluarga Berencana (KB)

Program KB menjadi salah satu kebijakan utama Orde Baru untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini didorong oleh pemerintah melalui penyuluhan dan distribusi alat kontrasepsi kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengurangi angka kelahiran yang tinggi dan memperbaiki kualitas hidup.

2. Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

Pemerintah Orde Baru juga berfokus pada pembangunan infrastruktur kesehatan seperti pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan klinik di berbagai daerah. Ini untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan.

3. Imunisasi dan Pengendalian Penyakit Menular

Orde Baru meningkatkan program imunisasi untuk mencegah penyakit menular seperti polio, campak, dan difteri. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengendalian penyakit endemik seperti malaria dan tuberkulosis (TBC).

4. Pendidikan Kesehatan dan Sanitasi

Program pendidikan kesehatan juga digalakkan, misalnya dengan memperkenalkan hidup bersih dan sehat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik untuk mencegah penyebaran penyakit.

 

Dampak Positif dan Negatif Kebijakan Orde Baru di Berbagai Bidang:
 

1. Politik

 

Positif:

• Stabilitas politik tercapai dalam jangka panjang, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lainnya.

• Pemerintahan yang terpusat dengan kekuasaan yang kuat membuat kebijakan bisa lebih cepat diterapkan.

 

Negatif:

• Pemerintahan yang otoriter membatasi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Penindasan terhadap oposisi dan kebebasan berbicara terjadi.

• Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan meluas karena adanya konsentrasi kekuasaan yang besar pada tangan presiden dan aparatnya.

 

2. Ekonomi

 

Positif:

• Pembangunan infrastruktur yang pesat, terutama di bidang transportasi dan perumahan, mendorong pertumbuhan ekonomi.

• Pembangunan sektor industri dan ekspor meningkatkan perekonomian negara.

• Pertumbuhan ekonomi yang stabil selama beberapa dekade memberi kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat.
 

Negatif:

• Ketergantungan pada sektor pertambangan dan minyak menyebabkan ketidakstabilan ekonomi ketika harga komoditas turun.

• Terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar antara kota dan desa serta antara golongan kaya dan miskin.

• Korupsi di kalangan pejabat negara menyebabkan pemborosan sumber daya dan ketidakmerataan pembangunan.
 

3. Sosial Budaya
 

Positif:

• Proyek pembangunan pendidikan dan fasilitas sosial memperbaiki kualitas hidup sebagian besar masyarakat.

• Peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan sosial.
 

Negatif:

• Dominasi budaya Jawa dalam kebijakan politik dan sosial, yang menyebabkan marginalisasi budaya daerah lainnya.

• Pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan ekspresi budaya yang berbeda dari pandangan resmi pemerintah.

• Pemaksaan untuk menerima ideologi tertentu, seperti Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara, menekan keragaman pemikiran.
 

4. Kesehatan
 

Positif:

• Penyuluhan kesehatan dan program imunisasi meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian bayi.

• Perbaikan infrastruktur kesehatan di berbagai daerah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

• Program KB berhasil menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk.

 

Negatif:

• Ketergantungan pada bantuan luar negeri untuk program kesehatan, yang terkadang menghambat kemandirian dalam penyelesaian masalah kesehatan.

• Terdapat ketidakmerataan dalam distribusi fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil.

 

5. Pendidikan
 

Positif:

• Pendidikan dasar menjadi lebih merata dengan banyaknya sekolah yang dibangun di daerah pedesaan.

• Kebijakan pendidikan gratis bagi sekolah dasar dan menengah meningkatkan angka partisipasi sekolah.


 

Negatif:

• Sistem pendidikan yang terlalu terpusat pada nilai dan ujian menyebabkan kurangnya pengembangan kreativitas dan keterampilan siswa.

• Pendidikan menjadi alat untuk memperkuat ideologi pemerintah, sehingga kurang mendorong kebebasan berfikir dan kritik terhadap pemerintah.

• Kurangnya perhatian terhadap kualitas pendidikan di daerah terpencil, yang menyebabkan kesenjangan pendidikan antara kota dan desa.

 

Kesimpulan:

Kebijakan pada masa Orde Baru, terutama di bidang kesehatan, berhasil meningkatkan akses layanan kesehatan, menurunkan angka kelahiran, dan memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki dampak negatif, seperti ketergantungan pada bantuan luar negeri, ketidakmerataan dalam distribusi layanan, serta kurangnya perhatian terhadap keberagaman budaya dan kebebasan politik.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1. penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari masyarakat yang berkaitan demografi 2. penyebab perubahan sosial budaya yang terkait dengan fenomena globalisasi 3. Tanda-tanda sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi 4. Dampak modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Kegiatan manusia di bidang ekonomi yang menunjukkan perubahan ke arah modernisasi 6. Contoh pengaruh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap pola pikir masyarakat 7. Konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat seringkali mengalami kesalahan pahaman, salah satunya kesalahan tersebut menganggap jika menjadi modern adalah mengikuti... 8. arti dari globalisasi 9. Bentuk kearifan lokal di wilayah Madura yang berperan dalam pengelolaan SDA dan dukungan dalam bentuk kebudayaan 10. Syarat menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara 11. Ciri uang kartal, giral 12. Syarat melakukan kegiatan barter 13. Arti dari durability yang merupakan syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang 14. maksud token money dalam nilai intrinsik 15. maksud dengan satuan hitung dalam fungsi uang 16. fungsi uang 17. peranan dan maksud didirikan lembaga keuangan non-Bank / bukan bank 18. maksud dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perbankan 19. tugas Bank Indonesia 20. tugas Bank Umum 21. kegiatan lembaga keuangan non-Bank 22. kelembagaan keuangan non-bank yang memiliki kegiatan yang dilakukan dengan operasi simpan pinjam 23. Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi sebagai penggerak investasi dengan memperhatikan dan memasukan surat berharga 24. Nama lembaga keuangan non bank yang bertugas mengatasi para rensumen 25. Ciri" dari masyarakat ekonomi abad ke 21

31

5.0

Jawaban terverifikasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter .... a. Ekspansif dengan menaikkan reserve requirement ratio b. Ekspansif dengan menurunkan reserve requirement ratio c. Kontraktif dengan menaikkan reserve requirement ratio d. Kontraktif dengan menurunkan reserve requirement ratio e. Ekspansif dengan menaikkan tingkat diskonto Bila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, ceteris paribus maka .... a. Menimbulkan inflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas b. Menimbulkan deflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas c. Tingkat bunga meningkat di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas d. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas e. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) vertikal Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara .... a. Menurunkan pengeluaran pemerintah (G), menambah pembayaran transfer (Tr) dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx) b. Menurunkan G, mengurangi Tr, dan meningkatkan Tx c. Menurunkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx d. Meningkatkan G, mengurangi Tr, dan menurunkan Tx e. Meningkatkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx Cara yang dilakukan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter adalah .... a. Mengatur jumlah pemberian kredit b. Menetapkan harga surat-surat berharga di pasar uang c. Menetapkan giro wajib minimum (reserved requirement ratio) d. Mengatur tingkat bunga tabungan e. Mengatur tingkat bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1). Menaikkan tarif pajak. 2). Diversifikasi pajak. 3). Menaikkan suku bunga. 4). Politik pasar terbuka. 5). Mengadakan diskriminasi harga. Yang termasuk kebijakan fiskal adalah .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Investasi bank lesu, daya beli melemah akan berdampak kepada apresiasi rupiah terhadap mata uang asing memburuk. Kebijakan moneter yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah .... a. Menaikkan suku bunga bank b. Membeli surat berharga c. Memberikan subsidi kepada masyarakat d. Membatasi pengeluaran negara e. Menaikkan pajak penghasilan Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif adalah .... a. Output bertambah, suku bunga tetap b. Output bertambah, suku bunga turun c. Output bertambah, suku bunga naik d. Output turun, suku bunga naik e. Output turun, suku bunga turun Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, adalah .... a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) b. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan moneter kontraktif (Monetary Contractive Policy)/ Tight Money Policy d. Fasilitas diskonto (Discount Rate) e. Meningkatkan jumlah barang di pasar output Pada saat nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan dari Rp10.500,00 menjadi Rp11.760,00 harga barang impor mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah .... a. Memborong dolar Amerika di pasar uang untuk membayar utang b. Meningkatkan produksi barang dan jasa bagi masyarakat c. Membeli surat berharga jangka panjang di pasar modal d. Menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan e. Menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman Ketika kebutuhan kedelai meningkat dan petani gagal panen karena terserang hama maka pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri yang harganya lebih mahal. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah .... a. Menentukan tarif pajak kedelai lebih rendah dari sebelumnya b. Menentukan standar harga kedelai dari yang rendah sampai mahal c. Memberikan subsidi kepada petani yang menghasilkan kedelai d. Meningkatkan produktivitas kedelai dengan mengganti tanaman padi e. Membatasi impor kedelai dan meningkatkan ekspor ke luar negeri Operasi pasar terbuka dalam pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. Membeli surat berharga pemerintah dan Menjual surat-surat berharga pemerintah b. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menjual surat-surat berharga pemerintah c. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah d. Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah e. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum Perhatikan pernyataan berikut. 1). Politik diskonto 2). Menaikkan pajak 3). Politik pasar terbuka 4). Menaikkan cash ratio 5). Meningkatkan impor 6). Meningkatkan pinjaman Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalah .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 4), dan 5) d. 3), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 6) Kondisi saat pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter adalah .... a. Ekonomi mengalami deflasi b. Perekonomian berada dibawah output potensialnya c. Tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran berada dibawah target tingkat pengangguran d. Tingkat pengangguran berada diatas target tingkat pengangguran e. Ekonomi mengalami inflasi Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10 triliun, pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar dapat bertambah sebesar .... a. Rp10,2 triliun b. Rp12 triliun c. Rp50 triliun d. Rp102 triliun e. Rp500 triliun Bank X menerima tambahan deposit Rp500 juta dan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya. Jumlah uang yang beredar adalah .... a. 50 juta b. 500 juta c. 1.000 juta d. 5.000 juta e. 50.000 juta Apabila GWM atau reserve requirement bank-bank umum sebesar 5%, maka multiplier deposit adalah sebesar .... a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 Jika GWM dinaikkan dari 5% menjadi 10 %, maka .... a. Multiplier naik menjadi 10 kali b. Multiplier turun menjadi 10 kali c. Multiplier tetap d. Multiplier naik menjadi 50 kali e. Multiplier turun menjadi 5 kali Jika defisit riil senilai Rp100 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% dan defisit nominal senilai Rp400 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp1 Triliun b. Rp2 Triliun c. Rp3 Triliun d. Rp4 Triliun e. Rp5 Triliun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,- Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan/persediaan kas (cash ratio policy). Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah .... a. Jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga harga barang akan mengalami penurunan b. Harga barang akan mengalami penurunan sebagai akibat jumlah uang yang beredar berkurang c. Penambah cadangan pada bank umum menimbulkan jumlah uang semakin banyak beredar d. Jumlah barang akan semakin banyak beredar sebagai akibat dari kelangkaan jumlah uang e. Penambahan jumlah barang tidak dapat dihindari karena modal perusahaan semakin bertambah Apabila diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran nominal (nominal deficit) sebesar Rp400 Triliun, defisit anggaran riil (real deficit) sebesar Rp360 Triliun, dan total utang Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, maka tingkat inflasi Indonesia mencapai .... a. 0,5% b. 1,0% c. 1,5% d. 2,0% e. 2,5% Jika defisit riil senilai Rp200 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 10% dan defisit nominal senilai Rp800 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp3 Triliun b. Rp4 Triliun c. Rp5 Triliun d. Rp6 Triliun e. Rp8 Triliun Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral, kecuali .... a. Operasi pasar terbuka b. Menetapkan giro wajib minimum c. Menjual saham d. Kebijakan tingkat diskonto e. Pengawasan kredit secara selektif Apabila tingkat inflasi pada 2020 adalah 10 % dan kemudian pada 2021 menjadi 7 %, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? a. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga turun b. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga naik c. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga tetap d. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga naik e. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga turun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,-

13

0.0

Jawaban terverifikasi