Nailah P

26 Juli 2024 04:27

Nailah P

26 Juli 2024 04:27

Pertanyaan

membuat 5 soal dan jawaban esai yang berkaitan dengan kasus-kasus di Indonesia tentang hak dan kewajiban warga negara. tolongg dong..

membuat 5 soal dan jawaban esai yang berkaitan dengan kasus-kasus di Indonesia tentang hak dan kewajiban warga negara. 

tolongg dong.. 

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

00

:

08

:

49

Klaim

11

2

Jawaban terverifikasi

Nanda R

Community

26 Juli 2024 13:58

Jawaban terverifikasi

<p>&nbsp;</p><p>Berikut adalah lima contoh soal esai mengenai hak dan kewajiban warga negara di Indonesia beserta jawabannya, yang berkaitan dengan berbagai kasus dan situasi nyata:</p><p><strong>Soal 1:</strong></p><p><strong>Tanyakan:</strong> Bagaimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam hal pendidikan tercermin dalam kebijakan pemerintah mengenai pendidikan wajib? Diskusikan dengan memberikan contoh nyata dari kebijakan tersebut.</p><p><strong>Jawaban:</strong> Hak warga negara Indonesia dalam hal pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah program Pendidikan Wajib 12 Tahun yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak-anak hingga usia 18 tahun tanpa biaya. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa semua anak di Indonesia memperoleh pendidikan dasar yang memadai.</p><p>Kewajiban warga negara dalam hal ini termasuk kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, orang tua diwajibkan untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.</p><p><strong>Soal 2:</strong></p><p><strong>Tanyakan:</strong> Jelaskan bagaimana hak atas kesehatan dan kewajiban pemerintah serta warga negara dapat terlihat dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Berikan contoh implementasinya.</p><p><strong>Jawaban:</strong> Hak atas kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, adalah salah satu cara pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak ini. JKN menyediakan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan iuran yang terjangkau dan subsidi untuk golongan tidak mampu.</p><p>Kewajiban pemerintah dalam konteks ini adalah menyediakan dan memastikan akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan. Contoh implementasi JKN termasuk rumah sakit yang terdaftar dan penyedia layanan kesehatan yang menyediakan layanan medis kepada peserta JKN sesuai dengan kebutuhan medis mereka tanpa biaya tambahan yang besar.</p><p>Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar iuran JKN secara berkala sebagai bentuk partisipasi dalam sistem tersebut. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk mematuhi ketentuan layanan dan menjaga kesehatan secara proaktif, seperti melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.</p><p><strong>Soal 3:</strong></p><p><strong>Tanyakan:</strong> Diskusikan hak dan kewajiban warga negara dalam hal perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Berikan contoh kasus pelanggaran lingkungan dan tanggapan pemerintah terhadap kasus tersebut.</p><p><strong>Jawaban:</strong> Hak warga negara Indonesia untuk lingkungan hidup yang sehat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 33, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban pemerintah adalah melindungi dan mengelola sumber daya alam serta mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.</p><p>Contoh kasus pelanggaran lingkungan adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra pada tahun-tahun sebelumnya. Kebakaran hutan ini menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas dan polusi udara yang parah. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi dengan melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan ilegal, serta meningkatkan upaya reforestasi.</p><p>Warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan dan melaporkan pelanggaran lingkungan kepada pihak berwenang.</p><p><strong>Soal 4:</strong></p><p><strong>Tanyakan:</strong> Analisis hak dan kewajiban warga negara terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia, dengan merujuk pada kasus pelanggaran kebebasan pers. Apa langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi pelanggaran ini?</p><p><strong>Jawaban:</strong> Hak atas kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan mengakses informasi. Namun, hak ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan.</p><p>Kasus pelanggaran kebebasan pers dapat dilihat dari beberapa insiden di mana jurnalis mengalami intimidasi atau kekerasan. Salah satu contohnya adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam liputan berita, yang menghambat kebebasan pers. Untuk menanggapi pelanggaran ini, pemerintah melalui Dewan Pers dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seringkali terlibat dalam investigasi dan memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis. Langkah-langkah tersebut melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggar dan pembuatan kebijakan yang mendukung kebebasan pers.</p><p>Warga negara, terutama para jurnalis, memiliki kewajiban untuk menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dan mematuhi kode etik jurnalistik, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini.</p><p><strong>Soal 5:</strong></p><p><strong>Tanyakan:</strong> Jelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Diskusikan dengan memberikan contoh bagaimana partisipasi pemilih dan tanggung jawab penyelenggara pemilu dapat mempengaruhi hasil pemilihan.</p><p><strong>Jawaban:</strong> Hak warga negara dalam pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D dan Pasal 22E, yang menjamin hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kewajiban warga negara adalah untuk ikut serta dalam proses pemilihan dan memberikan suara mereka dengan cara yang sah dan jujur.</p><p>Contoh partisipasi pemilih yang baik adalah meningkatnya jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, di mana lebih dari 80% pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilih mereka. Partisipasi ini menunjukkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi.</p><p>Tanggung jawab penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Tindakan seperti penggunaan teknologi e-voting untuk mempercepat proses pemungutan suara dan mengurangi kemungkinan kecurangan adalah contoh bagaimana tanggung jawab ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan.</p><p>Warga negara memiliki kewajiban untuk memilih dengan bijak dan mematuhi aturan pemilu, sedangkan penyelenggara pemilu harus menjaga integritas proses pemilihan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat.</p>

 

Berikut adalah lima contoh soal esai mengenai hak dan kewajiban warga negara di Indonesia beserta jawabannya, yang berkaitan dengan berbagai kasus dan situasi nyata:

Soal 1:

Tanyakan: Bagaimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam hal pendidikan tercermin dalam kebijakan pemerintah mengenai pendidikan wajib? Diskusikan dengan memberikan contoh nyata dari kebijakan tersebut.

Jawaban: Hak warga negara Indonesia dalam hal pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis. Salah satu contoh nyata dari kebijakan ini adalah program Pendidikan Wajib 12 Tahun yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan akses pendidikan dasar dan menengah bagi seluruh anak-anak hingga usia 18 tahun tanpa biaya. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dan memastikan bahwa semua anak di Indonesia memperoleh pendidikan dasar yang memadai.

Kewajiban warga negara dalam hal ini termasuk kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, orang tua diwajibkan untuk memastikan anak-anak mereka bersekolah, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.

Soal 2:

Tanyakan: Jelaskan bagaimana hak atas kesehatan dan kewajiban pemerintah serta warga negara dapat terlihat dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Berikan contoh implementasinya.

Jawaban: Hak atas kesehatan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, adalah salah satu cara pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak ini. JKN menyediakan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan iuran yang terjangkau dan subsidi untuk golongan tidak mampu.

Kewajiban pemerintah dalam konteks ini adalah menyediakan dan memastikan akses yang adil dan berkualitas terhadap layanan kesehatan. Contoh implementasi JKN termasuk rumah sakit yang terdaftar dan penyedia layanan kesehatan yang menyediakan layanan medis kepada peserta JKN sesuai dengan kebutuhan medis mereka tanpa biaya tambahan yang besar.

Warga negara memiliki kewajiban untuk membayar iuran JKN secara berkala sebagai bentuk partisipasi dalam sistem tersebut. Selain itu, mereka juga diharapkan untuk mematuhi ketentuan layanan dan menjaga kesehatan secara proaktif, seperti melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Soal 3:

Tanyakan: Diskusikan hak dan kewajiban warga negara dalam hal perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Berikan contoh kasus pelanggaran lingkungan dan tanggapan pemerintah terhadap kasus tersebut.

Jawaban: Hak warga negara Indonesia untuk lingkungan hidup yang sehat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan Pasal 33, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kewajiban pemerintah adalah melindungi dan mengelola sumber daya alam serta mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

Contoh kasus pelanggaran lingkungan adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatra pada tahun-tahun sebelumnya. Kebakaran hutan ini menyebabkan kerusakan ekosistem yang luas dan polusi udara yang parah. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menanggapi dengan melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan ilegal, serta meningkatkan upaya reforestasi.

Warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang merusak lingkungan dan melaporkan pelanggaran lingkungan kepada pihak berwenang.

Soal 4:

Tanyakan: Analisis hak dan kewajiban warga negara terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia, dengan merujuk pada kasus pelanggaran kebebasan pers. Apa langkah-langkah yang diambil untuk menanggapi pelanggaran ini?

Jawaban: Hak atas kebebasan berekspresi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dan Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan mengakses informasi. Namun, hak ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan.

Kasus pelanggaran kebebasan pers dapat dilihat dari beberapa insiden di mana jurnalis mengalami intimidasi atau kekerasan. Salah satu contohnya adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis dalam liputan berita, yang menghambat kebebasan pers. Untuk menanggapi pelanggaran ini, pemerintah melalui Dewan Pers dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) seringkali terlibat dalam investigasi dan memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis. Langkah-langkah tersebut melibatkan penegakan hukum terhadap pelanggar dan pembuatan kebijakan yang mendukung kebebasan pers.

Warga negara, terutama para jurnalis, memiliki kewajiban untuk menggunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab dan mematuhi kode etik jurnalistik, sementara pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak ini.

Soal 5:

Tanyakan: Jelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Diskusikan dengan memberikan contoh bagaimana partisipasi pemilih dan tanggung jawab penyelenggara pemilu dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Jawaban: Hak warga negara dalam pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D dan Pasal 22E, yang menjamin hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kewajiban warga negara adalah untuk ikut serta dalam proses pemilihan dan memberikan suara mereka dengan cara yang sah dan jujur.

Contoh partisipasi pemilih yang baik adalah meningkatnya jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019, di mana lebih dari 80% pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilih mereka. Partisipasi ini menunjukkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi.

Tanggung jawab penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk memastikan pemilihan yang adil dan transparan. Tindakan seperti penggunaan teknologi e-voting untuk mempercepat proses pemungutan suara dan mengurangi kemungkinan kecurangan adalah contoh bagaimana tanggung jawab ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

Warga negara memiliki kewajiban untuk memilih dengan bijak dan mematuhi aturan pemilu, sedangkan penyelenggara pemilu harus menjaga integritas proses pemilihan untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat.


Nailah P

27 Juli 2024 16:16

terimakasih banyak

Rizky A

03 Agustus 2024 02:31

Jawaban terverifikasi

<p>1. Soal: Jelaskan hak warga negara Indonesia dalam hal pendidikan menurut UUD 1945!</p><p>Jawaban: Hak warga negara dalam hal pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis.</p><p>2. Soal: Apa kewajiban warga negara Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?</p><p>Jawaban: Warga negara berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tidak merusak ekosistem, mengikuti peraturan lingkungan, dan berpartisipasi dalam program lingkungan seperti penghijauan.</p><p>3. Soal: Bagaimana hak warga negara dalam berpartisipasi dalam politik menurut UUD 1945?</p><p>Jawaban: Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan, termasuk dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya.</p><p>4. Soal: Sebutkan kewajiban warga negara dalam membayar pajak menurut UUD 1945!</p><p>Jawaban: Kewajiban warga negara dalam membayar pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak dan pungutan lain yang diatur dengan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan negara.</p><p>5. Soal: Apa hak dan kewajiban warga negara terkait kesehatan menurut UUD 1945?</p><p>Jawaban: Hak warga negara atas kesehatan diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh layanan kesehatan. Kewajiban warga negara adalah menjaga kesehatan diri dan mengikuti program kesehatan pemerintah seperti imunisasi.</p>

1. Soal: Jelaskan hak warga negara Indonesia dalam hal pendidikan menurut UUD 1945!

Jawaban: Hak warga negara dalam hal pendidikan diatur dalam UUD 1945 Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar secara gratis.

2. Soal: Apa kewajiban warga negara Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?

Jawaban: Warga negara berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan tidak merusak ekosistem, mengikuti peraturan lingkungan, dan berpartisipasi dalam program lingkungan seperti penghijauan.

3. Soal: Bagaimana hak warga negara dalam berpartisipasi dalam politik menurut UUD 1945?

Jawaban: Hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan, termasuk dalam pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya.

4. Soal: Sebutkan kewajiban warga negara dalam membayar pajak menurut UUD 1945!

Jawaban: Kewajiban warga negara dalam membayar pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak dan pungutan lain yang diatur dengan undang-undang untuk membiayai penyelenggaraan negara.

5. Soal: Apa hak dan kewajiban warga negara terkait kesehatan menurut UUD 1945?

Jawaban: Hak warga negara atas kesehatan diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh layanan kesehatan. Kewajiban warga negara adalah menjaga kesehatan diri dan mengikuti program kesehatan pemerintah seperti imunisasi.


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

ada tiga cara penyelesaian konflik secara sederhana (pendekatan kultur atau budaya, diaspora, fan hubungan bilateral), menurut kalian mana yang paling efektif, berilah alasannya dari 5 penyelesaian konflik secara internasional (negosiasi, mediasi dan jasa-jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB), menurut kalian mana yang paling efektif, berilah alasannya

18

0.0

Jawaban terverifikasi

1. penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari masyarakat yang berkaitan demografi 2. penyebab perubahan sosial budaya yang terkait dengan fenomena globalisasi 3. Tanda-tanda sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi 4. Dampak modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Kegiatan manusia di bidang ekonomi yang menunjukkan perubahan ke arah modernisasi 6. Contoh pengaruh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap pola pikir masyarakat 7. Konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat seringkali mengalami kesalahan pahaman, salah satunya kesalahan tersebut menganggap jika menjadi modern adalah mengikuti... 8. arti dari globalisasi 9. Bentuk kearifan lokal di wilayah Madura yang berperan dalam pengelolaan SDA dan dukungan dalam bentuk kebudayaan 10. Syarat menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara 11. Ciri uang kartal, giral 12. Syarat melakukan kegiatan barter 13. Arti dari durability yang merupakan syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang 14. maksud token money dalam nilai intrinsik 15. maksud dengan satuan hitung dalam fungsi uang 16. fungsi uang 17. peranan dan maksud didirikan lembaga keuangan non-Bank / bukan bank 18. maksud dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perbankan 19. tugas Bank Indonesia 20. tugas Bank Umum 21. kegiatan lembaga keuangan non-Bank 22. kelembagaan keuangan non-bank yang memiliki kegiatan yang dilakukan dengan operasi simpan pinjam 23. Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi sebagai penggerak investasi dengan memperhatikan dan memasukan surat berharga 24. Nama lembaga keuangan non bank yang bertugas mengatasi para rensumen 25. Ciri" dari masyarakat ekonomi abad ke 21

31

5.0

Jawaban terverifikasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter .... a. Ekspansif dengan menaikkan reserve requirement ratio b. Ekspansif dengan menurunkan reserve requirement ratio c. Kontraktif dengan menaikkan reserve requirement ratio d. Kontraktif dengan menurunkan reserve requirement ratio e. Ekspansif dengan menaikkan tingkat diskonto Bila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, ceteris paribus maka .... a. Menimbulkan inflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas b. Menimbulkan deflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas c. Tingkat bunga meningkat di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas d. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas e. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) vertikal Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara .... a. Menurunkan pengeluaran pemerintah (G), menambah pembayaran transfer (Tr) dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx) b. Menurunkan G, mengurangi Tr, dan meningkatkan Tx c. Menurunkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx d. Meningkatkan G, mengurangi Tr, dan menurunkan Tx e. Meningkatkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx Cara yang dilakukan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter adalah .... a. Mengatur jumlah pemberian kredit b. Menetapkan harga surat-surat berharga di pasar uang c. Menetapkan giro wajib minimum (reserved requirement ratio) d. Mengatur tingkat bunga tabungan e. Mengatur tingkat bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1). Menaikkan tarif pajak. 2). Diversifikasi pajak. 3). Menaikkan suku bunga. 4). Politik pasar terbuka. 5). Mengadakan diskriminasi harga. Yang termasuk kebijakan fiskal adalah .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Investasi bank lesu, daya beli melemah akan berdampak kepada apresiasi rupiah terhadap mata uang asing memburuk. Kebijakan moneter yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah .... a. Menaikkan suku bunga bank b. Membeli surat berharga c. Memberikan subsidi kepada masyarakat d. Membatasi pengeluaran negara e. Menaikkan pajak penghasilan Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif adalah .... a. Output bertambah, suku bunga tetap b. Output bertambah, suku bunga turun c. Output bertambah, suku bunga naik d. Output turun, suku bunga naik e. Output turun, suku bunga turun Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, adalah .... a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) b. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan moneter kontraktif (Monetary Contractive Policy)/ Tight Money Policy d. Fasilitas diskonto (Discount Rate) e. Meningkatkan jumlah barang di pasar output Pada saat nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan dari Rp10.500,00 menjadi Rp11.760,00 harga barang impor mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah .... a. Memborong dolar Amerika di pasar uang untuk membayar utang b. Meningkatkan produksi barang dan jasa bagi masyarakat c. Membeli surat berharga jangka panjang di pasar modal d. Menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan e. Menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman Ketika kebutuhan kedelai meningkat dan petani gagal panen karena terserang hama maka pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri yang harganya lebih mahal. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah .... a. Menentukan tarif pajak kedelai lebih rendah dari sebelumnya b. Menentukan standar harga kedelai dari yang rendah sampai mahal c. Memberikan subsidi kepada petani yang menghasilkan kedelai d. Meningkatkan produktivitas kedelai dengan mengganti tanaman padi e. Membatasi impor kedelai dan meningkatkan ekspor ke luar negeri Operasi pasar terbuka dalam pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. Membeli surat berharga pemerintah dan Menjual surat-surat berharga pemerintah b. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menjual surat-surat berharga pemerintah c. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah d. Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah e. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum Perhatikan pernyataan berikut. 1). Politik diskonto 2). Menaikkan pajak 3). Politik pasar terbuka 4). Menaikkan cash ratio 5). Meningkatkan impor 6). Meningkatkan pinjaman Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalah .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 4), dan 5) d. 3), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 6) Kondisi saat pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter adalah .... a. Ekonomi mengalami deflasi b. Perekonomian berada dibawah output potensialnya c. Tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran berada dibawah target tingkat pengangguran d. Tingkat pengangguran berada diatas target tingkat pengangguran e. Ekonomi mengalami inflasi Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10 triliun, pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar dapat bertambah sebesar .... a. Rp10,2 triliun b. Rp12 triliun c. Rp50 triliun d. Rp102 triliun e. Rp500 triliun Bank X menerima tambahan deposit Rp500 juta dan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya. Jumlah uang yang beredar adalah .... a. 50 juta b. 500 juta c. 1.000 juta d. 5.000 juta e. 50.000 juta Apabila GWM atau reserve requirement bank-bank umum sebesar 5%, maka multiplier deposit adalah sebesar .... a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 Jika GWM dinaikkan dari 5% menjadi 10 %, maka .... a. Multiplier naik menjadi 10 kali b. Multiplier turun menjadi 10 kali c. Multiplier tetap d. Multiplier naik menjadi 50 kali e. Multiplier turun menjadi 5 kali Jika defisit riil senilai Rp100 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% dan defisit nominal senilai Rp400 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp1 Triliun b. Rp2 Triliun c. Rp3 Triliun d. Rp4 Triliun e. Rp5 Triliun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,- Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan/persediaan kas (cash ratio policy). Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah .... a. Jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga harga barang akan mengalami penurunan b. Harga barang akan mengalami penurunan sebagai akibat jumlah uang yang beredar berkurang c. Penambah cadangan pada bank umum menimbulkan jumlah uang semakin banyak beredar d. Jumlah barang akan semakin banyak beredar sebagai akibat dari kelangkaan jumlah uang e. Penambahan jumlah barang tidak dapat dihindari karena modal perusahaan semakin bertambah Apabila diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran nominal (nominal deficit) sebesar Rp400 Triliun, defisit anggaran riil (real deficit) sebesar Rp360 Triliun, dan total utang Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, maka tingkat inflasi Indonesia mencapai .... a. 0,5% b. 1,0% c. 1,5% d. 2,0% e. 2,5% Jika defisit riil senilai Rp200 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 10% dan defisit nominal senilai Rp800 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp3 Triliun b. Rp4 Triliun c. Rp5 Triliun d. Rp6 Triliun e. Rp8 Triliun Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral, kecuali .... a. Operasi pasar terbuka b. Menetapkan giro wajib minimum c. Menjual saham d. Kebijakan tingkat diskonto e. Pengawasan kredit secara selektif Apabila tingkat inflasi pada 2020 adalah 10 % dan kemudian pada 2021 menjadi 7 %, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? a. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga turun b. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga naik c. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga tetap d. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga naik e. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga turun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,-

13

0.0

Jawaban terverifikasi

[1] Gaya hidup sedentari alias kurang gerak atau mager (malas gerak) adalah masalah yang sering dialami oleh penduduk perkotaan. [2] Bekerja di depan layar komputer sepanjang hari, kelamaan terjebak macet di jalan,atau hobi main gim tanpa diimbangi olahraga merupakan bentuk dari gaya hidup sedentari. [3] Jika Anda termasuk salah satu orang yang sering melakukan berbagai rutinitas tersebut, Anda harus waspada. [4] Pasalnya, gaya hidup sedentari sangat berbahaya karena membuat Anda berisiko terkena diabetes tipe 2. [5] Gaya hidup sedentari menyebabkan masyarakat, terutama penduduk kota, malas bergerak. [6] Coba ingat-ingat, dalam sehari ini, sudah berapa kali Anda dalam menggunakan aplikasi online untuk memenuhi kebutuh Anda? [7] Selain itu, tilik juga berapa banyak langkah yang sudah Anda dapatkan pada hari ini? [8] Seiring dengan pengembangan teknologi yang makin canggih, apa pun yang Anda butuhkan kini bisa langsung diantar ke ruangan kantor Anda atau depan rumah. [9] Selain hemat waktu, Anda pun jadi tak perlu mengeluarkan energi untuk mendapatkan apa yang Anda mau. [10] Namun, tahukah Anda bahwa segala kemudahan tersebut menyimpan bahaya bagi tubuh Anda? [11] Minimnya aktifitas fisik karena gaya hidup ini membuatmu berisiko lebih tinggi terkena berbagai penyakit kronis, termasuk diabetes. [12] Bahkan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa gaya hidup ini juga termasuk 1 dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. [13] Selain itu, data terbaru dari Riskedas 2018 menguak bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat diabetes melitus tertinggi di Indonesia. [14] Ini menunjukkan bahwa gaya hidup mager amat erat kaitannya dengan tingkat diabetes di perkotaan. Bentuk bahasa yang sejenis dengan mager pada kalimat 1 adalah.... a. magang b. oncom c. rudal d. pugar

10

5.0

Jawaban terverifikasi