Liani S

12 November 2024 07:35

Liani S

12 November 2024 07:35

Pertanyaan

apa saja hal hal yang dapat di atur dalam peraturan presiden

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

21

:

43

:

52

Klaim

2

2


Tyrannosaurus T

12 November 2024 10:06

<p>Peraturan Presiden (Perpres) di Indonesia adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk mengatur pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat nasional. Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Presiden meliputi:</p><p><strong>1. Pelaksanaan Ketentuan dari Undang-Undang</strong></p><ul><li>Perpres dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang (UU), terutama terkait teknis pelaksanaan dan penerapan kebijakan yang telah diatur dalam UU.</li></ul><p><strong>2. Pengaturan Kebijakan Nasional</strong></p><ul><li>Perpres sering digunakan untuk menetapkan kebijakan nasional di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan lainnya.</li></ul><p><strong>3. Pembentukan Badan atau Lembaga Pemerintah</strong></p><ul><li>Presiden dapat membentuk atau mengatur organisasi dan fungsi lembaga pemerintahan atau badan-badan khusus melalui Perpres, baik untuk mendukung program prioritas tertentu atau untuk tujuan khusus.</li></ul><p><strong>4. Pelaksanaan Tugas Pemerintah di Bidang Administrasi</strong></p><ul><li>Perpres dapat mengatur pelaksanaan fungsi administratif pemerintah, termasuk tata cara pengelolaan keuangan negara, prosedur penanganan administrasi, pengelolaan aset negara, dan pengangkatan serta pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah.</li></ul><p><strong>5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)</strong></p><ul><li>Dalam hal APBN, Perpres digunakan untuk menetapkan rincian anggaran, alokasi dana, dan prioritas pembelanjaan pemerintah sesuai dengan UU APBN yang disahkan oleh DPR.</li></ul><p><strong>6. Pengaturan Program dan Kebijakan Prioritas Presiden</strong></p><ul><li>Perpres bisa mengatur program atau kebijakan prioritas presiden yang belum diatur secara rinci dalam UU, misalnya Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau berbagai program ekonomi dan pembangunan lainnya.</li></ul><p><strong>7. Kerja Sama Antar Lembaga</strong></p><ul><li>Perpres dapat mengatur mekanisme kerja sama antara lembaga-lembaga negara atau antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam rangka melaksanakan program-program yang membutuhkan koordinasi antar instansi.</li></ul><p><strong>8. Pengaturan Sumber Daya Alam dan Lingkungan</strong></p><ul><li>Perpres juga dapat mengatur hal-hal terkait pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan kebijakan terkait keberlanjutan lingkungan, terutama jika belum diatur dalam UU.</li></ul><p><strong>9. Tindakan Darurat atau Kebijakan Khusus</strong></p><ul><li>Dalam situasi darurat (misalnya bencana alam atau krisis kesehatan), presiden dapat mengeluarkan Perpres untuk mengatur tindakan khusus atau kebijakan penanganan keadaan darurat, meskipun kewenangan untuk menetapkan status darurat sendiri biasanya berada dalam ranah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).</li></ul><p><strong>10. Pengaturan Pelaksanaan Kewenangan Presiden Secara Umum</strong></p><ul><li>Perpres juga dapat mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan presiden secara lebih umum, termasuk perincian pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau UU lainnya.</li></ul><p><strong>Contoh Peraturan Presiden</strong></p><p>Beberapa contoh Perpres yang mengatur hal-hal tersebut antara lain:</p><ul><li><strong>Perpres No. 54 Tahun 2010</strong> tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</li><li><strong>Perpres No. 64 Tahun 2020</strong> tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.</li><li><strong>Perpres No. 18 Tahun 2020</strong> tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.</li></ul><p>Peraturan Presiden ini bersifat mengikat secara nasional dan digunakan untuk memperjelas atau melaksanakan ketentuan hukum yang lebih tinggi, dengan tetap sejalan pada prinsip-prinsip dasar dalam UU dan peraturan lainnya.</p><p>&nbsp;</p>

Peraturan Presiden (Perpres) di Indonesia adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk mengatur pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat nasional. Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Presiden meliputi:

1. Pelaksanaan Ketentuan dari Undang-Undang

  • Perpres dapat mengatur lebih lanjut ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang (UU), terutama terkait teknis pelaksanaan dan penerapan kebijakan yang telah diatur dalam UU.

2. Pengaturan Kebijakan Nasional

  • Perpres sering digunakan untuk menetapkan kebijakan nasional di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan lainnya.

3. Pembentukan Badan atau Lembaga Pemerintah

  • Presiden dapat membentuk atau mengatur organisasi dan fungsi lembaga pemerintahan atau badan-badan khusus melalui Perpres, baik untuk mendukung program prioritas tertentu atau untuk tujuan khusus.

4. Pelaksanaan Tugas Pemerintah di Bidang Administrasi

  • Perpres dapat mengatur pelaksanaan fungsi administratif pemerintah, termasuk tata cara pengelolaan keuangan negara, prosedur penanganan administrasi, pengelolaan aset negara, dan pengangkatan serta pemberhentian pejabat di lingkungan pemerintah.

5. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

  • Dalam hal APBN, Perpres digunakan untuk menetapkan rincian anggaran, alokasi dana, dan prioritas pembelanjaan pemerintah sesuai dengan UU APBN yang disahkan oleh DPR.

6. Pengaturan Program dan Kebijakan Prioritas Presiden

  • Perpres bisa mengatur program atau kebijakan prioritas presiden yang belum diatur secara rinci dalam UU, misalnya Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau berbagai program ekonomi dan pembangunan lainnya.

7. Kerja Sama Antar Lembaga

  • Perpres dapat mengatur mekanisme kerja sama antara lembaga-lembaga negara atau antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam rangka melaksanakan program-program yang membutuhkan koordinasi antar instansi.

8. Pengaturan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

  • Perpres juga dapat mengatur hal-hal terkait pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan kebijakan terkait keberlanjutan lingkungan, terutama jika belum diatur dalam UU.

9. Tindakan Darurat atau Kebijakan Khusus

  • Dalam situasi darurat (misalnya bencana alam atau krisis kesehatan), presiden dapat mengeluarkan Perpres untuk mengatur tindakan khusus atau kebijakan penanganan keadaan darurat, meskipun kewenangan untuk menetapkan status darurat sendiri biasanya berada dalam ranah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

10. Pengaturan Pelaksanaan Kewenangan Presiden Secara Umum

  • Perpres juga dapat mengatur pelaksanaan kewenangan-kewenangan presiden secara lebih umum, termasuk perincian pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi atau UU lainnya.

Contoh Peraturan Presiden

Beberapa contoh Perpres yang mengatur hal-hal tersebut antara lain:

  • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  • Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
  • Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.

Peraturan Presiden ini bersifat mengikat secara nasional dan digunakan untuk memperjelas atau melaksanakan ketentuan hukum yang lebih tinggi, dengan tetap sejalan pada prinsip-prinsip dasar dalam UU dan peraturan lainnya.

 


Christian K

15 November 2024 12:34

<p>materi yang dapat diatur dalam uud&nbsp;</p><p>materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>maaf kalo salah</strong></p>

materi yang dapat diatur dalam uud 

materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah 

 

maaf kalo salah


Mau jawaban yang terverifikasi?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Jelaskan Dalam bentuk apa dukungan Vatikan dalam merespon berita proklamasi???

1

5.0

Jawaban terverifikasi

1. penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari masyarakat yang berkaitan demografi 2. penyebab perubahan sosial budaya yang terkait dengan fenomena globalisasi 3. Tanda-tanda sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi 4. Dampak modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Kegiatan manusia di bidang ekonomi yang menunjukkan perubahan ke arah modernisasi 6. Contoh pengaruh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap pola pikir masyarakat 7. Konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat seringkali mengalami kesalahan pahaman, salah satunya kesalahan tersebut menganggap jika menjadi modern adalah mengikuti... 8. arti dari globalisasi 9. Bentuk kearifan lokal di wilayah Madura yang berperan dalam pengelolaan SDA dan dukungan dalam bentuk kebudayaan 10. Syarat menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara 11. Ciri uang kartal, giral 12. Syarat melakukan kegiatan barter 13. Arti dari durability yang merupakan syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang 14. maksud token money dalam nilai intrinsik 15. maksud dengan satuan hitung dalam fungsi uang 16. fungsi uang 17. peranan dan maksud didirikan lembaga keuangan non-Bank / bukan bank 18. maksud dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perbankan 19. tugas Bank Indonesia 20. tugas Bank Umum 21. kegiatan lembaga keuangan non-Bank 22. kelembagaan keuangan non-bank yang memiliki kegiatan yang dilakukan dengan operasi simpan pinjam 23. Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi sebagai penggerak investasi dengan memperhatikan dan memasukan surat berharga 24. Nama lembaga keuangan non bank yang bertugas mengatasi para rensumen 25. Ciri" dari masyarakat ekonomi abad ke 21

23

5.0

Jawaban terverifikasi

26. Ciri" masyarakat lembaga abad 21 27. 3 pilar fondasi dalam berinteraksi dan dana digital 28. Kemampuan pengangkutan barang dagangan bisa menjadi optimal dan efisien, hal ini merupakan kemajuan teknologi dalam sistem perdagangan di bidang 29. Maksud kartu kredit 30. Manfaat penggunaan teknologi informasi di bidang perdagangan bagi masyarakat 31. Keuntungan menggunakan ATM dan kartu debit dalam pembayaran 32. Prinsip" sistem pembayaran yang di terapkan oleh bank indonesia dan mencegah terjadinya kegiatan praktek monopoli dalam industri sistem perdagangan 33. Tujuan dari lembaga OJK 34. Maksud cek bank 35. Kelebihan uang elektronik sebagai alat pembayaran 36. Penyebab dari rendahnya tingkat presentase penggunaan layanan keuangan di indonesia di bandingkan dengan negara lain di ASEAN 37. Maksud dengan flash livevitate dalam tingkatan kemampuan literasi keuangan 38. Cara meningkatkan akses keuangan digital di indonesia yang masih rendah 39. Maksud dengan while literate 40. Tujuan dari adanya literasi keuangan 41. Penyebab perubahan sosial yang terkait dengan fenomena globalisasi 42. Seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman konsep mengenal modernisasi di masyarakat, salah satunya menganggap jika modern adalah dengan 43. contoh perilaku yg bisa kita lakukan dalam kesendirian untuk ikut menjaga tradisi di kearifan lokal Nusantara 44. perubahan sosial merupakan penekanan kondisi teknologi yang menyebabkan perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia, definisi trsbt merupakan pendapat dari siapa 45. perubahan sosial yang berpengaruh kecil terhadap kehidupan manusia 46. fungsi asli uang 47. pengertian lending dlm per bank - an 48. beberapa kegiatan yang dilakukan keuangan 49. sebutkan pengertian dari : 1. asuransi 2. lesing 3.inden 4. sewa 50. peran bank dlm menyalurkan kredit ke nasabah

5

5.0

Jawaban terverifikasi