Carilah 1 kasus yang terjadi di Indonesia tentang masalah sosial Cari apa penyebab terjadinya Dampak, serta upaya penyelesaiannya

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

Miracle A

19 September 2024 20:18

Jawaban terverifikasi

Halo, sobat Robo Guru! 👋 Apa kabar nih? Balik lagi bareng Miracle, siap bantu kamu jawab semua pertanyaan dengan santai dan asik! 😎 Yuk, langsung aja kita bahas di bawah ini. Stay tuned ya! 🚀  Salah satu kasus masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, yaitu kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto. ➼ Deskripsi KasusSetya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dari Partai Golkar, terlibat dalam skandal korupsi besar yang berhubungan dengan proyek e-KTP. Proyek ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem pembuatan KTP manual dengan sistem elektronik yang lebih modern dan efisien. Namun, proyek ini malah menjadi ladang korupsi, dengan dugaan mark-up anggaran yang signifikan. ➼ Penyebab TerjadinyaBeberapa penyebab terjadinya kasus ini meliputi:<ul><li>Penyalahgunaan Kekuasaan: Setya Novanto dan beberapa pejabat lainnya memanfaatkan posisi mereka untuk mengakses anggaran proyek e-KTP secara ilegal, mengarahkan dana untuk kepentingan pribadi.</li><li>Kurangnya Pengawasan: Proyek pemerintah sering kali dikelola tanpa pengawasan yang memadai. Lemahnya kontrol internal di lembaga pemerintah memfasilitasi penyimpangan.</li><li>Budaya Korupsi: Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya birokrasi di Indonesia. Banyak pejabat berpikir bahwa praktik suap dan kolusi adalah hal yang biasa.</li><li>Ketidaktransparanan: Proses pengadaan proyek tidak dilakukan secara terbuka, yang memungkinkan tindakan korupsi dan manipulasi data.</li></ul> ➼ DampakDampak dari skandal korupsi ini sangat luas:<ul><li>Kerugian Negara: Diperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik malah diselewengkan.</li><li>Kehilangan Kepercayaan Publik: Skandal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan memperburuk citra DPR. Masyarakat merasa bahwa pejabat publik tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat.</li><li>Dampak Sosial dan Ekonomi: Korupsi seperti ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek e-KTP. Alokasi anggaran yang tidak tepat juga berakibat pada minimnya fasilitas publik.</li><li>Konsekuensi Hukum: Setya Novanto dihukum penjara selama 15 tahun, dan kasus ini membuka jalan bagi penegakan hukum terhadap korupsi di kalangan pejabat tinggi lainnya.</li></ul> ➼ Upaya PenyelesaianBeberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ini meliputi:<ul><li>Penegakan Hukum oleh KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi berperan aktif dalam menyelidiki dan menuntut kasus ini. KPK menggunakan berbagai metode investigasi untuk mengumpulkan bukti, termasuk penyadapan dan pemeriksaan saksi.</li><li>Reformasi Pengadaan dan Pengawasan: Ada dorongan untuk melakukan reformasi dalam sistem pengadaan publik, dengan menerapkan e-procurement yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi di masa mendatang.</li><li>Pendidikan Anti-Korupsi: Upaya pendidikan masyarakat tentang bahaya korupsi dilakukan melalui kampanye dan program-program di sekolah, universitas, dan komunitas. Masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dan melaporkan tindak kecurangan.</li><li>Peningkatan Transparansi: Penerapan prinsip transparansi dalam anggaran dan penggunaan dana publik. Informasi mengenai pengeluaran pemerintah harus dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas.</li><li>Kerja Sama Internasional: Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk membangun kapasitas dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan lembaga seperti Transparency International dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).</li></ul> KesimpulanKasus korupsi Setya Novanto merupakan ilustrasi nyata dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi di tingkat pejabat tinggi. Meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum dan reformasi sistem, masalah ini masih memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Upaya bersama untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat dan sistem yang transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa skandal serupa tidak terjadi di masa depan. Masyarakat harus terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.  Okay, itu dulu dari Miracle! 🙌 Kalau ada yang kurang atau salah, feel free buat koreksi ya, sobat. 😁 Jangan lupa follow Instagram aku di @miracle.nathanael📸 Ayo, kita jadi generasi emas yang keren abis! 🌟 Semangat terus sebagai penerus bangsa!! 💪

Halo, sobat Robo Guru! 👋 Apa kabar nih? Balik lagi bareng Miracle, siap bantu kamu jawab semua pertanyaan dengan santai dan asik! 😎 Yuk, langsung aja kita bahas di bawah ini. Stay tuned ya! 🚀

Salah satu kasus masalah sosial yang terjadi di Indonesia adalah skandal korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, yaitu kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR, Setya Novanto.

➼ Deskripsi Kasus

Setya Novanto, yang menjabat sebagai Ketua DPR RI dari Partai Golkar, terlibat dalam skandal korupsi besar yang berhubungan dengan proyek e-KTP. Proyek ini dimaksudkan untuk menggantikan sistem pembuatan KTP manual dengan sistem elektronik yang lebih modern dan efisien. Namun, proyek ini malah menjadi ladang korupsi, dengan dugaan mark-up anggaran yang signifikan.

➼ Penyebab Terjadinya

Beberapa penyebab terjadinya kasus ini meliputi:

Penyalahgunaan Kekuasaan: Setya Novanto dan beberapa pejabat lainnya memanfaatkan posisi mereka untuk mengakses anggaran proyek e-KTP secara ilegal, mengarahkan dana untuk kepentingan pribadi.
Kurangnya Pengawasan: Proyek pemerintah sering kali dikelola tanpa pengawasan yang memadai. Lemahnya kontrol internal di lembaga pemerintah memfasilitasi penyimpangan.
Budaya Korupsi: Korupsi sudah menjadi bagian dari budaya birokrasi di Indonesia. Banyak pejabat berpikir bahwa praktik suap dan kolusi adalah hal yang biasa.
Ketidaktransparanan: Proses pengadaan proyek tidak dilakukan secara terbuka, yang memungkinkan tindakan korupsi dan manipulasi data.

➼ Dampak

Dampak dari skandal korupsi ini sangat luas:

Kerugian Negara: Diperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik malah diselewengkan.
Kehilangan Kepercayaan Publik: Skandal ini mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan memperburuk citra DPR. Masyarakat merasa bahwa pejabat publik tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat.
Dampak Sosial dan Ekonomi: Korupsi seperti ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang seharusnya mendapat manfaat dari proyek e-KTP. Alokasi anggaran yang tidak tepat juga berakibat pada minimnya fasilitas publik.
Konsekuensi Hukum: Setya Novanto dihukum penjara selama 15 tahun, dan kasus ini membuka jalan bagi penegakan hukum terhadap korupsi di kalangan pejabat tinggi lainnya.

➼ Upaya Penyelesaian

Beberapa upaya yang dilakukan untuk menangani masalah ini meliputi:

Penegakan Hukum oleh KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi berperan aktif dalam menyelidiki dan menuntut kasus ini. KPK menggunakan berbagai metode investigasi untuk mengumpulkan bukti, termasuk penyadapan dan pemeriksaan saksi.
Reformasi Pengadaan dan Pengawasan: Ada dorongan untuk melakukan reformasi dalam sistem pengadaan publik, dengan menerapkan e-procurement yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi di masa mendatang.
Pendidikan Anti-Korupsi: Upaya pendidikan masyarakat tentang bahaya korupsi dilakukan melalui kampanye dan program-program di sekolah, universitas, dan komunitas. Masyarakat diharapkan menjadi lebih kritis dan melaporkan tindak kecurangan.
Peningkatan Transparansi: Penerapan prinsip transparansi dalam anggaran dan penggunaan dana publik. Informasi mengenai pengeluaran pemerintah harus dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan akuntabilitas.
Kerja Sama Internasional: Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional untuk membangun kapasitas dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan lembaga seperti Transparency International dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Kesimpulan

Kasus korupsi Setya Novanto merupakan ilustrasi nyata dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memberantas korupsi di tingkat pejabat tinggi. Meskipun ada kemajuan dalam penegakan hukum dan reformasi sistem, masalah ini masih memerlukan perhatian serius dari semua lapisan masyarakat dan pemerintah. Upaya bersama untuk menciptakan budaya anti-korupsi yang kuat dan sistem yang transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa skandal serupa tidak terjadi di masa depan. Masyarakat harus terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin mereka, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Okay, itu dulu dari Miracle! 🙌 Kalau ada yang kurang atau salah, feel free buat koreksi ya, sobat. 😁 Jangan lupa follow Instagram aku di @miracle.nathanael📸 Ayo, kita jadi generasi emas yang keren abis! 🌟 Semangat terus sebagai penerus bangsa!! 💪

· 0.0 (0)

Rendi R

Community

23 Oktober 2024 01:44

Jawaban terverifikasi

Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Berikut ini adalah contoh kasus kemiskinan di Indonesia, lengkap dengan penyebab, dampak, dan upaya penyelesaiannya:Kasus: Kemiskinan di IndonesiaPenyebab Terjadinya Kemiskinan:<ol><li>Ketimpangan Distribusi Kekayaan: Kekayaan di Indonesia cenderung terpusat pada sekelompok kecil orang kaya, sementara sebagian besar penduduk memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap peluang ekonomi.</li><li>Keterbatasan Akses Pendidikan: Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja, yang akhirnya menghambat peluang untuk meningkatkan taraf hidup.</li><li>Keterbatasan Lapangan Pekerjaan: Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh, masih banyak pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Banyak orang yang bekerja di sektor informal, yang umumnya tidak menawarkan penghasilan yang stabil atau jaminan sosial.</li><li>Pembangunan yang Tidak Merata: Daerah-daerah di luar pulau Jawa sering kali kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara wilayah, di mana beberapa daerah lebih berkembang sementara daerah lainnya masih terbelakang.</li><li>Korupsi dan Maladministrasi: Korupsi dalam birokrasi pemerintah dan alokasi dana bantuan sosial sering kali menghambat program-program untuk pengentasan kemiskinan, sehingga tidak tepat sasaran.</li></ol>Dampak Kemiskinan:<ol><li>Rendahnya Kualitas Hidup: Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.</li><li>Pengangguran dan Pekerjaan Tidak Layak: Kemiskinan memaksa banyak orang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan tenaga kerja. Ini menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus.</li><li>Tingkat Kejahatan yang Lebih Tinggi: Kemiskinan sering kali memicu kejahatan, karena banyak orang yang putus asa dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.</li><li>Masalah Gizi dan Kesehatan: Kemiskinan juga berdampak pada masalah gizi buruk, terutama pada anak-anak, yang menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.</li><li>Kesenjangan Sosial dan Konflik Sosial: Ketidaksetaraan ekonomi dapat memperparah konflik sosial di masyarakat, baik dalam bentuk protes terhadap pemerintah maupun konflik antarindividu atau kelompok yang merasa tidak mendapatkan keadilan.</li></ol>Upaya Penyelesaian:<ol><li>Program Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.</li><li>Pengembangan Infrastruktur di Daerah Tertinggal: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik di daerah-daerah terpencil bertujuan untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan konektivitas, sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha.</li><li>Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Pemerintah mengembangkan program pendidikan vokasi yang lebih terfokus untuk memberikan keterampilan kerja bagi masyarakat miskin, sehingga mereka bisa lebih siap bersaing di dunia kerja.</li><li>Peningkatan Akses Kesehatan: Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan untuk memberikan akses kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan biaya kesehatan yang tinggi.</li><li>Penegakan Hukum untuk Mengurangi Korupsi: Upaya untuk memberantas korupsi dalam distribusi bantuan sosial dan program pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum yang lebih tegas dapat memastikan bahwa dana bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak.</li><li>Pemberdayaan UMKM: Pemerintah juga memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di sektor informal, terutama di wilayah pedesaan.</li></ol>Kesimpulan:Kemiskinan di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks dengan banyak penyebab, mulai dari ketimpangan ekonomi, pendidikan yang rendah, hingga pengangguran. Dampaknya sangat luas, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan program-program bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, pendidikan yang lebih inklusif, serta penegakan hukum yang ketat untuk mencegah korupsi. Kombinasi dari strategi-strategi ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia secara berkelanjutan.

Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia adalah kemiskinan. Berikut ini adalah contoh kasus kemiskinan di Indonesia, lengkap dengan penyebab, dampak, dan upaya penyelesaiannya:

Kasus: Kemiskinan di Indonesia

Penyebab Terjadinya Kemiskinan:

Ketimpangan Distribusi Kekayaan: Kekayaan di Indonesia cenderung terpusat pada sekelompok kecil orang kaya, sementara sebagian besar penduduk memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi. Ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan dalam akses terhadap peluang ekonomi.
Keterbatasan Akses Pendidikan: Banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak bisa bersaing di pasar kerja, yang akhirnya menghambat peluang untuk meningkatkan taraf hidup.
Keterbatasan Lapangan Pekerjaan: Meskipun ekonomi Indonesia terus tumbuh, masih banyak pengangguran, terutama di kalangan pemuda. Banyak orang yang bekerja di sektor informal, yang umumnya tidak menawarkan penghasilan yang stabil atau jaminan sosial.
Pembangunan yang Tidak Merata: Daerah-daerah di luar pulau Jawa sering kali kurang mendapat perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara wilayah, di mana beberapa daerah lebih berkembang sementara daerah lainnya masih terbelakang.
Korupsi dan Maladministrasi: Korupsi dalam birokrasi pemerintah dan alokasi dana bantuan sosial sering kali menghambat program-program untuk pengentasan kemiskinan, sehingga tidak tepat sasaran.

Dampak Kemiskinan:

Rendahnya Kualitas Hidup: Orang yang hidup dalam kemiskinan cenderung memiliki akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan air bersih, yang mempengaruhi kualitas hidup mereka.
Pengangguran dan Pekerjaan Tidak Layak: Kemiskinan memaksa banyak orang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan tenaga kerja. Ini menyebabkan siklus kemiskinan yang sulit diputus.
Tingkat Kejahatan yang Lebih Tinggi: Kemiskinan sering kali memicu kejahatan, karena banyak orang yang putus asa dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Masalah Gizi dan Kesehatan: Kemiskinan juga berdampak pada masalah gizi buruk, terutama pada anak-anak, yang menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Kesenjangan Sosial dan Konflik Sosial: Ketidaksetaraan ekonomi dapat memperparah konflik sosial di masyarakat, baik dalam bentuk protes terhadap pemerintah maupun konflik antarindividu atau kelompok yang merasa tidak mendapatkan keadilan.

Upaya Penyelesaian:

Program Bantuan Sosial (Bansos): Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), untuk membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Pengembangan Infrastruktur di Daerah Tertinggal: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan listrik di daerah-daerah terpencil bertujuan untuk membuka akses ekonomi dan meningkatkan konektivitas, sehingga masyarakat di wilayah tersebut dapat lebih mudah mendapatkan pekerjaan atau memulai usaha.
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Pemerintah mengembangkan program pendidikan vokasi yang lebih terfokus untuk memberikan keterampilan kerja bagi masyarakat miskin, sehingga mereka bisa lebih siap bersaing di dunia kerja.
Peningkatan Akses Kesehatan: Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) bertujuan untuk memberikan akses kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan biaya kesehatan yang tinggi.
Penegakan Hukum untuk Mengurangi Korupsi: Upaya untuk memberantas korupsi dalam distribusi bantuan sosial dan program pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah dan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penegakan hukum yang lebih tegas dapat memastikan bahwa dana bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak.
Pemberdayaan UMKM: Pemerintah juga memberikan bantuan modal dan pelatihan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di sektor informal, terutama di wilayah pedesaan.

Kesimpulan:

Kemiskinan di Indonesia adalah masalah sosial yang kompleks dengan banyak penyebab, mulai dari ketimpangan ekonomi, pendidikan yang rendah, hingga pengangguran. Dampaknya sangat luas, mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan program-program bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, pendidikan yang lebih inklusif, serta penegakan hukum yang ketat untuk mencegah korupsi. Kombinasi dari strategi-strategi ini diharapkan dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia secara berkelanjutan.

· 0.0 (0)

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

1. penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari masyarakat yang berkaitan demografi 2. penyebab perubahan sosial budaya yang terkait dengan fenomena globalisasi 3. Tanda-tanda sikap mental masyarakat yang belum siap menerima kemajuan teknologi 4. Dampak modernisasi dalam kehidupan sosial masyarakat 5. Kegiatan manusia di bidang ekonomi yang menunjukkan perubahan ke arah modernisasi 6. Contoh pengaruh modernisasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terhadap pola pikir masyarakat 7. Konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat seringkali mengalami kesalahan pahaman, salah satunya kesalahan tersebut menganggap jika menjadi modern adalah mengikuti... 8. arti dari globalisasi 9. Bentuk kearifan lokal di wilayah Madura yang berperan dalam pengelolaan SDA dan dukungan dalam bentuk kebudayaan 10. Syarat menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara 11. Ciri uang kartal, giral 12. Syarat melakukan kegiatan barter 13. Arti dari durability yang merupakan syarat sebuah benda bisa dikatakan sebagai uang 14. maksud token money dalam nilai intrinsik 15. maksud dengan satuan hitung dalam fungsi uang 16. fungsi uang 17. peranan dan maksud didirikan lembaga keuangan non-Bank / bukan bank 18. maksud dengan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan perbankan 19. tugas Bank Indonesia 20. tugas Bank Umum 21. kegiatan lembaga keuangan non-Bank 22. kelembagaan keuangan non-bank yang memiliki kegiatan yang dilakukan dengan operasi simpan pinjam 23. Lembaga keuangan non bank yang memiliki fungsi sebagai penggerak investasi dengan memperhatikan dan memasukan surat berharga 24. Nama lembaga keuangan non bank yang bertugas mengatasi para rensumen 25. Ciri" dari masyarakat ekonomi abad ke 21

5.0

Jawaban terverifikasi

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter .... a. Ekspansif dengan menaikkan reserve requirement ratio b. Ekspansif dengan menurunkan reserve requirement ratio c. Kontraktif dengan menaikkan reserve requirement ratio d. Kontraktif dengan menurunkan reserve requirement ratio e. Ekspansif dengan menaikkan tingkat diskonto Bila Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ekspansif, ceteris paribus maka .... a. Menimbulkan inflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas b. Menimbulkan deflasi di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas c. Tingkat bunga meningkat di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas d. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) naik dari kiri bawah ke kanan atas e. Tingkat bunga turun di mana bentuk kurva jumlah uang beredar (penawaran uang) vertikal Kebijakan fiskal kontraktif dilakukan dengan cara .... a. Menurunkan pengeluaran pemerintah (G), menambah pembayaran transfer (Tr) dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx) b. Menurunkan G, mengurangi Tr, dan meningkatkan Tx c. Menurunkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx d. Meningkatkan G, mengurangi Tr, dan menurunkan Tx e. Meningkatkan G, menambah Tr, dan menurunkan Tx Cara yang dilakukan kebijakan tingkat diskonto oleh Bank Sentral dalam melakukan kebijakan moneter adalah .... a. Mengatur jumlah pemberian kredit b. Menetapkan harga surat-surat berharga di pasar uang c. Menetapkan giro wajib minimum (reserved requirement ratio) d. Mengatur tingkat bunga tabungan e. Mengatur tingkat bunga pinjaman bank sentral kepada bank umum Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1). Menaikkan tarif pajak. 2). Diversifikasi pajak. 3). Menaikkan suku bunga. 4). Politik pasar terbuka. 5). Mengadakan diskriminasi harga. Yang termasuk kebijakan fiskal adalah .... a. 1) dan 2) b. 2) dan 3) c. 3) dan 4) d. 3) dan 5) e. 4) dan 5) Investasi bank lesu, daya beli melemah akan berdampak kepada apresiasi rupiah terhadap mata uang asing memburuk. Kebijakan moneter yang paling tepat dilakukan pemerintah adalah .... a. Menaikkan suku bunga bank b. Membeli surat berharga c. Memberikan subsidi kepada masyarakat d. Membatasi pengeluaran negara e. Menaikkan pajak penghasilan Akibat yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal ekspansif bila tidak diikuti dengan kebijakan moneter yang ekspansif adalah .... a. Output bertambah, suku bunga tetap b. Output bertambah, suku bunga turun c. Output bertambah, suku bunga naik d. Output turun, suku bunga naik e. Output turun, suku bunga turun Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kebijakan moneter berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat, adalah .... a. Kebijakan moneter ekspansif (Monetary Expansive Policy) b. Operasi pasar terbuka (Open Market Operation) c. Kebijakan moneter kontraktif (Monetary Contractive Policy)/ Tight Money Policy d. Fasilitas diskonto (Discount Rate) e. Meningkatkan jumlah barang di pasar output Pada saat nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan dari Rp10.500,00 menjadi Rp11.760,00 harga barang impor mengalami kenaikan. Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah .... a. Memborong dolar Amerika di pasar uang untuk membayar utang b. Meningkatkan produksi barang dan jasa bagi masyarakat c. Membeli surat berharga jangka panjang di pasar modal d. Menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan e. Menurunkan suku bunga tabungan dan pinjaman Ketika kebutuhan kedelai meningkat dan petani gagal panen karena terserang hama maka pemerintah harus mengimpor kedelai dari luar negeri yang harganya lebih mahal. Kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah .... a. Menentukan tarif pajak kedelai lebih rendah dari sebelumnya b. Menentukan standar harga kedelai dari yang rendah sampai mahal c. Memberikan subsidi kepada petani yang menghasilkan kedelai d. Meningkatkan produktivitas kedelai dengan mengganti tanaman padi e. Membatasi impor kedelai dan meningkatkan ekspor ke luar negeri Operasi pasar terbuka dalam pengendalian uang yang beredar dalam masyarakat dapat dilakukan dengan cara .... a. Membeli surat berharga pemerintah dan Menjual surat-surat berharga pemerintah b. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menjual surat-surat berharga pemerintah c. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah d. Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Membeli surat berharga pemerintah e. Menaikkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum dan Menurunkan tingkat bunga Bank Sentral pada bank umum Perhatikan pernyataan berikut. 1). Politik diskonto 2). Menaikkan pajak 3). Politik pasar terbuka 4). Menaikkan cash ratio 5). Meningkatkan impor 6). Meningkatkan pinjaman Dari cara yang diterapkan pemerintah tersebut, yang merupakan kebijakan moneter adalah .... a. 1), 2), dan 3) b. 1), 3), dan 4) c. 2), 4), dan 5) d. 3), 4), dan 5) e. 4), 5), dan 6) Kondisi saat pemerintah sebaiknya tidak memberlakukan kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter adalah .... a. Ekonomi mengalami deflasi b. Perekonomian berada dibawah output potensialnya c. Tidak terjadi inflasi dan tingkat pengangguran berada dibawah target tingkat pengangguran d. Tingkat pengangguran berada diatas target tingkat pengangguran e. Ekonomi mengalami inflasi Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10 triliun, pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar dapat bertambah sebesar .... a. Rp10,2 triliun b. Rp12 triliun c. Rp50 triliun d. Rp102 triliun e. Rp500 triliun Bank X menerima tambahan deposit Rp500 juta dan menyalurkannya sebagai kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya. Jumlah uang yang beredar adalah .... a. 50 juta b. 500 juta c. 1.000 juta d. 5.000 juta e. 50.000 juta Apabila GWM atau reserve requirement bank-bank umum sebesar 5%, maka multiplier deposit adalah sebesar .... a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 e. 25 Jika GWM dinaikkan dari 5% menjadi 10 %, maka .... a. Multiplier naik menjadi 10 kali b. Multiplier turun menjadi 10 kali c. Multiplier tetap d. Multiplier naik menjadi 50 kali e. Multiplier turun menjadi 5 kali Jika defisit riil senilai Rp100 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 7.5% dan defisit nominal senilai Rp400 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp1 Triliun b. Rp2 Triliun c. Rp3 Triliun d. Rp4 Triliun e. Rp5 Triliun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,- Untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral dapat menggunakan berbagai macam kebijakan moneter. Ketika terjadi inflasi salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah menginstruksikan bank umum untuk menambah cadangan/persediaan kas (cash ratio policy). Dampak dari penerapan kebijakan tersebut adalah .... a. Jumlah uang yang beredar akan bertambah sehingga harga barang akan mengalami penurunan b. Harga barang akan mengalami penurunan sebagai akibat jumlah uang yang beredar berkurang c. Penambah cadangan pada bank umum menimbulkan jumlah uang semakin banyak beredar d. Jumlah barang akan semakin banyak beredar sebagai akibat dari kelangkaan jumlah uang e. Penambahan jumlah barang tidak dapat dihindari karena modal perusahaan semakin bertambah Apabila diketahui bahwa Indonesia mengalami defisit anggaran nominal (nominal deficit) sebesar Rp400 Triliun, defisit anggaran riil (real deficit) sebesar Rp360 Triliun, dan total utang Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, maka tingkat inflasi Indonesia mencapai .... a. 0,5% b. 1,0% c. 1,5% d. 2,0% e. 2,5% Jika defisit riil senilai Rp200 Miliar dengan tingkat inflasi sebesar 10% dan defisit nominal senilai Rp800 Miliar, maka total utang akan sebesar .... a. Rp3 Triliun b. Rp4 Triliun c. Rp5 Triliun d. Rp6 Triliun e. Rp8 Triliun Berikut ini adalah berbagai kebijakan yang dapat dilakukan oleh institusi Bank Indonesia sebagai bank sentral, kecuali .... a. Operasi pasar terbuka b. Menetapkan giro wajib minimum c. Menjual saham d. Kebijakan tingkat diskonto e. Pengawasan kredit secara selektif Apabila tingkat inflasi pada 2020 adalah 10 % dan kemudian pada 2021 menjadi 7 %, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat? a. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga turun b. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga naik c. Tingkat inflasi turun dan tingkat harga tetap d. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga naik e. Tingkat inflasi meningkat dan tingkat harga turun Misalkan sistem perbankan memiliki Rp100.000.000,- dalam bentuk simpanan dan Rp35.000.000,- dalam bentuk cadangan, sedangkan giro wajib minimum (GWM) adalah 20% dan masyarakat diasumsikan tidak menyimpan uang dalam bentuk kas, nilai maksimum yang dapat ditambahkan oleh bank ke dalam penawaran uang adalah sebesar .... a. Rp15.000.000,- b. Rp75.000.000,- c. Rp175.000.000,- d. Rp500.000.000,- e. Rp675.000.000,-

0.0

Jawaban terverifikasi

[1] Gaya hidup sedentari alias kurang gerak atau mager (malas gerak) adalah masalah yang sering dialami oleh penduduk perkotaan. [2] Bekerja di depan layar komputer sepanjang hari, kelamaan terjebak macet di jalan,atau hobi main gim tanpa diimbangi olahraga merupakan bentuk dari gaya hidup sedentari. [3] Jika Anda termasuk salah satu orang yang sering melakukan berbagai rutinitas tersebut, Anda harus waspada. [4] Pasalnya, gaya hidup sedentari sangat berbahaya karena membuat Anda berisiko terkena diabetes tipe 2. [5] Gaya hidup sedentari menyebabkan masyarakat, terutama penduduk kota, malas bergerak. [6] Coba ingat-ingat, dalam sehari ini, sudah berapa kali Anda dalam menggunakan aplikasi online untuk memenuhi kebutuh Anda? [7] Selain itu, tilik juga berapa banyak langkah yang sudah Anda dapatkan pada hari ini? [8] Seiring dengan pengembangan teknologi yang makin canggih, apa pun yang Anda butuhkan kini bisa langsung diantar ke ruangan kantor Anda atau depan rumah. [9] Selain hemat waktu, Anda pun jadi tak perlu mengeluarkan energi untuk mendapatkan apa yang Anda mau. [10] Namun, tahukah Anda bahwa segala kemudahan tersebut menyimpan bahaya bagi tubuh Anda? [11] Minimnya aktifitas fisik karena gaya hidup ini membuatmu berisiko lebih tinggi terkena berbagai penyakit kronis, termasuk diabetes. [12] Bahkan, Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa gaya hidup ini juga termasuk 1 dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. [13] Selain itu, data terbaru dari Riskedas 2018 menguak bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat diabetes melitus tertinggi di Indonesia. [14] Ini menunjukkan bahwa gaya hidup mager amat erat kaitannya dengan tingkat diabetes di perkotaan. Bentuk bahasa yang sejenis dengan mager pada kalimat 1 adalah.... a. magang b. oncom c. rudal d. pugar

5.0

Jawaban terverifikasi

jelaskan apa saja faktor yang menjadi penyebab adanya keberagaman suku agam ras dan budaya di indonesia

0.0

Jawaban terverifikasi

26. Ciri" masyarakat lembaga abad 21 27. 3 pilar fondasi dalam berinteraksi dan dana digital 28. Kemampuan pengangkutan barang dagangan bisa menjadi optimal dan efisien, hal ini merupakan kemajuan teknologi dalam sistem perdagangan di bidang 29. Maksud kartu kredit 30. Manfaat penggunaan teknologi informasi di bidang perdagangan bagi masyarakat 31. Keuntungan menggunakan ATM dan kartu debit dalam pembayaran 32. Prinsip" sistem pembayaran yang di terapkan oleh bank indonesia dan mencegah terjadinya kegiatan praktek monopoli dalam industri sistem perdagangan 33. Tujuan dari lembaga OJK 34. Maksud cek bank 35. Kelebihan uang elektronik sebagai alat pembayaran 36. Penyebab dari rendahnya tingkat presentase penggunaan layanan keuangan di indonesia di bandingkan dengan negara lain di ASEAN 37. Maksud dengan flash livevitate dalam tingkatan kemampuan literasi keuangan 38. Cara meningkatkan akses keuangan digital di indonesia yang masih rendah 39. Maksud dengan while literate 40. Tujuan dari adanya literasi keuangan 41. Penyebab perubahan sosial yang terkait dengan fenomena globalisasi 42. Seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman konsep mengenal modernisasi di masyarakat, salah satunya menganggap jika modern adalah dengan 43. contoh perilaku yg bisa kita lakukan dalam kesendirian untuk ikut menjaga tradisi di kearifan lokal Nusantara 44. perubahan sosial merupakan penekanan kondisi teknologi yang menyebabkan perubahan pada aspek tertentu dalam kehidupan sosial manusia, definisi trsbt merupakan pendapat dari siapa 45. perubahan sosial yang berpengaruh kecil terhadap kehidupan manusia 46. fungsi asli uang 47. pengertian lending dlm per bank - an 48. beberapa kegiatan yang dilakukan keuangan 49. sebutkan pengertian dari : 1. asuransi 2. lesing 3.inden 4. sewa 50. peran bank dlm menyalurkan kredit ke nasabah

5.0

Jawaban terverifikasi