Roboguru
SD
SMP
SMA
UTBK/SNBT

UTBK/SNBT Bahasa Indonesia: Pertanyaan, Jawaban, Latihan Soal & Pembahasan

Urutkan

Tissa Y

01 Juli 2022 14:29

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 26. Negara tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batu bara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM) dan aturan sehingga perusahaan tambang batu bara merasa leluasa mengoperasikan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah mengemukakan hal tersebut kepada Mongabay Indonesia. "Kami {Walhi Bengkulu) akan menggugat negara, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui jalur hukum. lni sangat perlu dilakukan. Tidak terlihat itikad pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi termasuk memulihkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup, dan menegakkan aturan terhadap kejahatan lingkungan hidup," kata Beni, Senin (8/05/2017). Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batu bara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggung jawaban. "Indikasi lainnya seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang terungkap dalam surat Direktorat Jenderal Palonologi Kementerian Kehutanan No. S.706NII-PKH/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pun belum ditindaklanjuti," tambah Beni. [(Setidaknya, 12 IUP Izin Usaha Pertambangan tambang batu bara terindikator masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindak Ianjutnya.)] "Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut, tidak jelas. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi, boleh jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, tentunya itu adalah pelanggaran aturan," kata Beni. Data Yayasan Genesis dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menunjukkan, hanya 8 perusahaan tambang batu bara yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Perusahaan tersebut yakni, PT Bumi Arma Sentosa, PT Injatama, PT Kaltim Global, dan PT Rekasindo Guriang Tandang. [...], empat perusahaan lainnya, yakni PT Bara Adhipratama, PT Firman Ketahun, PT Krida Darma Andika, dan PT Ferto Rejang hanya membayar jaminan reklamasi. "Banyak perusahaan tambang tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Padahal kewajiban itu diatur UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Ini bisa disebut pelanggaran aturan telah dilakukan," kata Manager Kampanye Yayasan Genesis Uli Arta Siagian, Jumat (28/04/2017). Sumber: https://www.mongaboy.co.id/2017/05/17/kerusokon-lingkungon-oktbot-tombong-botubororterus-berlonjut-apa-solustnyo/ 26. Pada kalimat bercetak miring tanda kurung buka tutup [(...)] seharusnya diletakkan pada kelompok kata .... A. 12 IUP B. tambang batu bara C. izin perusahaan pertambangan D. tindak lanjutnya E. konservasi dan lindung

1

1

Jawaban terverifikasi

Anji V

01 Juli 2022 14:29

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 26. Negara tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batu bara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM) dan aturan sehingga perusahaan tambang batu bara merasa leluasa mengoperasikan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah mengemukakan hal tersebut kepada Mongabay Indonesia. "Kami {Walhi Bengkulu) akan menggugat negara, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui jalur hukum. lni sangat perlu dilakukan. Tidak terlihat itikad pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi termasuk memulihkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup, dan menegakkan aturan terhadap kejahatan lingkungan hidup," kata Beni, Senin (8/05/2017). Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batu bara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggung jawaban. "Indikasi lainnya seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang terungkap dalam surat Direktorat Jenderal Palonologi Kementerian Kehutanan No. S.706NII-PKH/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pun belum ditindaklanjuti," tambah Beni. *Setidaknya, 12 IUP Izin Usaha Pertambangan tambang batu bara terindikator masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindak Ianjutnya.* "Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut, tidak jelas. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi, boleh jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, tentunya itu adalah pelanggaran aturan," kata Beni. Data Yayasan Genesis dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menunjukkan, hanya 8 perusahaan tambang batu bara yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Perusahaan tersebut yakni, PT Bumi Arma Sentosa, PT Injatama, PT Kaltim Global, dan PT Rekasindo Guriang Tandang. [...], empat perusahaan lainnya, yakni PT Bara Adhipratama, PT Firman Ketahun, PT Krida Darma Andika, dan PT Ferto Rejang hanya membayar jaminan reklamasi. "Banyak perusahaan tambang tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Padahal kewajiban itu diatur UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Ini bisa disebut pelanggaran aturan telah dilakukan," kata Manager Kampanye Yayasan Genesis Uli Arta Siagian, Jumat (28/04/2017). Sumber: https://www.mongaboy.co.id/2017/05/17/kerusokon-lingkungon-oktbot-tombong-botubororterus-berlonjut-apa-solustnyo/ 25. Penulisan kata yang salah pada paragraf ketiga adalah .... A. izin B. berproduksi C. konservasi D. kawasan E. terindikator

11

1

Jawaban terverifikasi

Lily S

01 Juli 2022 14:29

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 26. Negara tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batu bara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM) dan aturan sehingga perusahaan tambang batu bara merasa leluasa mengoperasikan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah mengemukakan hal tersebut kepada Mongabay Indonesia. "Kami {Walhi Bengkulu) akan menggugat negara, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui jalur hukum. lni sangat perlu dilakukan. Tidak terlihat itikad pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi termasuk memulihkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup, dan menegakkan aturan terhadap kejahatan lingkungan hidup," kata Beni, Senin (8/05/2017). Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batu bara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggung jawaban. "Indikasi lainnya seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang terungkap dalam surat Direktorat Jenderal Palonologi Kementerian Kehutanan No. S.706NII-PKH/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pun belum ditindaklanjuti," tambah Beni. Setidaknya, 12 IUP Izin Usaha Pertambangan tambang batu bara terindikator masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindak Ianjutnya. "Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut, tidak jelas. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi, boleh jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, tentunya itu adalah pelanggaran aturan," kata Beni. Data Yayasan Genesis dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menunjukkan, hanya 8 perusahaan tambang batu bara yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Perusahaan tersebut yakni, PT Bumi Arma Sentosa, PT Injatama, PT Kaltim Global, dan PT Rekasindo Guriang Tandang. [...], empat perusahaan lainnya, yakni PT Bara Adhipratama, PT Firman Ketahun, PT Krida Darma Andika, dan PT Ferto Rejang hanya membayar jaminan reklamasi. "Banyak perusahaan tambang tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Padahal kewajiban itu diatur UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Ini bisa disebut pelanggaran aturan telah dilakukan," kata Manager Kampanye Yayasan Genesis Uli Arta Siagian, Jumat (28/04/2017). Sumber: https://www.mongaboy.co.id/2017/05/17/kerusokon-lingkungon-oktbot-tombong-botubororterus-berlonjut-apa-solustnyo/ 24. Pembentukan kata yang salah pada paragraf kedua terdapat pada kata .... A. pascatambang B. kasat mata C. pertanggung jawaban D. bertanggal E. ditindaklanjuti

1

1

Jawaban terverifikasi

Tissa Y

01 Juli 2022 14:29

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 26. Negara tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batu bara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM) dan aturan sehingga perusahaan tambang batu bara merasa leluasa mengoperasikan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah mengemukakan hal tersebut kepada Mongabay Indonesia. "Kami {Walhi Bengkulu) akan menggugat negara, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui jalur hukum. lni sangat perlu dilakukan. Tidak terlihat itikad pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi termasuk memulihkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup, dan menegakkan aturan terhadap kejahatan lingkungan hidup," kata Beni, Senin (8/05/2017). Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batu bara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggung jawaban. "Indikasi lainnya seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang terungkap dalam surat Direktorat Jenderal Palonologi Kementerian Kehutanan No. S.706NII-PKH/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pun belum ditindaklanjuti," tambah Beni. Setidaknya, 12 IUP Izin Usaha Pertambangan tambang batu bara terindikator masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindak Ianjutnya. "Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut, tidak jelas. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi, boleh jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, tentunya itu adalah pelanggaran aturan," kata Beni. Data Yayasan Genesis dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menunjukkan, hanya 8 perusahaan tambang batu bara yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Perusahaan tersebut yakni, PT Bumi Arma Sentosa, PT Injatama, PT Kaltim Global, dan PT Rekasindo Guriang Tandang. [...], empat perusahaan lainnya, yakni PT Bara Adhipratama, PT Firman Ketahun, PT Krida Darma Andika, dan PT Ferto Rejang hanya membayar jaminan reklamasi. "Banyak perusahaan tambang tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Padahal kewajiban itu diatur UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Ini bisa disebut pelanggaran aturan telah dilakukan," kata Manager Kampanye Yayasan Genesis Uli Arta Siagian, Jumat (28/04/2017). Sumber: https://www.mongaboy.co.id/2017/05/17/kerusokon-lingkungon-oktbot-tombong-botubororterus-berlonjut-apa-solustnyo/ 23. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ketiga paragraf terakhir adalah .... A. sehingga B. meskipun C. selain itu D. sementara itu E. oleh karena itu

11

1

Jawaban terverifikasi

Anji V

01 Juli 2022 14:29

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 26. Negara tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batu bara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM) dan aturan sehingga perusahaan tambang batu bara merasa leluasa mengoperasikan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah mengemukakan hal tersebut kepada Mongabay Indonesia. "Kami {Walhi Bengkulu) akan menggugat negara, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui jalur hukum. lni sangat perlu dilakukan. Tidak terlihat itikad pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi termasuk memulihkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup, dan menegakkan aturan terhadap kejahatan lingkungan hidup," kata Beni, Senin (8/05/2017). Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batu bara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggung jawaban. "Indikasi lainnya seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang terungkap dalam surat Direktorat Jenderal Palonologi Kementerian Kehutanan No. S.706NII-PKH/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pun belum ditindaklanjuti," tambah Beni. Setidaknya, 12 IUP Izin Usaha Pertambangan tambang batu bara terindikator masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindak Ianjutnya. "Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut, tidak jelas. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi, boleh jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, tentunya itu adalah pelanggaran aturan," kata Beni. Data Yayasan Genesis dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menunjukkan, hanya 8 perusahaan tambang batu bara yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Perusahaan tersebut yakni, PT Bumi Arma Sentosa, PT Injatama, PT Kaltim Global, dan PT Rekasindo Guriang Tandang. [...], empat perusahaan lainnya, yakni PT Bara Adhipratama, PT Firman Ketahun, PT Krida Darma Andika, dan PT Ferto Rejang hanya membayar jaminan reklamasi. "Banyak perusahaan tambang tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Padahal kewajiban itu diatur UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Ini bisa disebut pelanggaran aturan telah dilakukan," kata Manager Kampanye Yayasan Genesis Uli Arta Siagian, Jumat (28/04/2017). Sumber: https://www.mongaboy.co.id/2017/05/17/kerusokon-lingkungon-oktbot-tombong-botubororterus-berlonjut-apa-solustnyo/ 22. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf pertama adalah . . . . A. mengoperasikan B. menggugat C. tindakan D. memulihkan E. kejahatan

12

1

Jawaban terverifikasi

Lily S

01 Juli 2022 14:29

Teks berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 26. Negara tidak hadir dalam mengawasi dan menindak perusahaan batu bara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM) dan aturan sehingga perusahaan tambang batu bara merasa leluasa mengoperasikan. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah mengemukakan hal tersebut kepada Mongabay Indonesia. "Kami {Walhi Bengkulu) akan menggugat negara, dalam hal ini pemerintah daerah, melalui jalur hukum. lni sangat perlu dilakukan. Tidak terlihat itikad pemerintah daerah untuk menghormati, melindungi termasuk memulihkan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup, dan menegakkan aturan terhadap kejahatan lingkungan hidup," kata Beni, Senin (8/05/2017). Kerusakan lingkungan hidup akibat limbah batu bara di sepanjang DAS Air Bengkulu hingga pesisir pantai di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah yang terjadi sejak 1980-an hingga kini adalah nyata dan bukan kasat mata. Kendati demikian, pemerintah daerah tidak pernah berupaya menemukan perusahaan tambang untuk dimintai pertanggung jawaban. "Indikasi lainnya seperti lubang bekas tambang tidak direklamasi, kerusakan kawasan hutan, kewajiban membayar jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang tidak dipenuhi juga terkesan dibiarkan. Bahkan, masalah izin terindikasi masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang terungkap dalam surat Direktorat Jenderal Palonologi Kementerian Kehutanan No. S.706NII-PKH/2014 bertanggal 10 Juli 2014 pun belum ditindaklanjuti," tambah Beni. Setidaknya, 12 IUP Izin Usaha Pertambangan tambang batu bara terindikator masuk kawasan hutan konservasi dan lindung yang tidak jelas tindak Ianjutnya. "Misalnya, IUP terindikasi masuk hutan konservasi, apakah dicabut, tidak jelas. Begitu pula IUP terindikasi masuk hutan lindung, khususnya IUP operasi dan produksi, boleh jadi sudah berproduksi, kendati belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan. Kalau sudah produksi, tapi belum punya izin pinjam pakai kawasan hutan, tentunya itu adalah pelanggaran aturan," kata Beni. Data Yayasan Genesis dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional menunjukkan, hanya 8 perusahaan tambang batu bara yang menunaikan kewajiban membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Perusahaan tersebut yakni, PT Bumi Arma Sentosa, PT Injatama, PT Kaltim Global, dan PT Rekasindo Guriang Tandang. [...], empat perusahaan lainnya, yakni PT Bara Adhipratama, PT Firman Ketahun, PT Krida Darma Andika, dan PT Ferto Rejang hanya membayar jaminan reklamasi. "Banyak perusahaan tambang tidak membayar jaminan reklamasi dan pascatambang. Padahal kewajiban itu diatur UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Ini bisa disebut pelanggaran aturan telah dilakukan," kata Manager Kampanye Yayasan Genesis Uli Arta Siagian, Jumat (28/04/2017). Sumber: https://www.mongaboy.co.id/2017/05/17/kerusokon-lingkungon-oktbot-tombong-botubororterus-berlonjut-apa-solustnyo/ 21. Judul yang paling tepat untuk teks tersebut adalah .... A. Kerusakan Akibat Aktivitas Pertambangan B. Pelanggaran Aturan oleh Perusahaan Tambang C. Sumber Daya Alam yang Semakin Berkurang D. Negara Melindungi Hutan dari Aksi Pengusaha Tambang E. Kepedulian Perusahaan Tambang terhadap Hak Asasi Manusia

10

1

Jawaban terverifikasi

Tissa Y

01 Juli 2022 14:29

Bacalah informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. Lia, Ineu, Debi, Ratna, Jaka, Topan, Hadi, dan lkbal pergi ke sebuah tempat makan. Mereka makan bersama di kafe tersebut. Mereka duduk pada empat meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja, hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sementara itu, laki­ laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja 3 terletak paling kiri. Meja 2 terletak di antara meja 1 dan 2. • Hadi ada di meja 4yang letaknya 2 meja di kanan meja 1. • Ineu ada di meja 3. • Lia duduk di kursi kedua sebelah kanan Ratna. • Topan duduk berhadapan dengan Ineu dan Jaka tidak mau duduk di sebelah Hadi. 20. Jika Jaka duduk di antara Topan dan Ikbal, maka yang duduk di hadapan Jaka adalah .... A. Ineu B. Ratna c. Hadi D. Lia E. Debi

8

1

Jawaban terverifikasi

Anji V

01 Juli 2022 14:29

Bacalah informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. Lia, Ineu, Debi, Ratna, Jaka, Topan, Hadi, dan lkbal pergi ke sebuah tempat makan. Mereka makan bersama di kafe tersebut. Mereka duduk pada empat meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja, hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sementara itu, laki­ laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja 3 terletak paling kiri. Meja 2 terletak di antara meja 1 dan 2. • Hadi ada di meja 4yang letaknya 2 meja di kanan meja 1. • Ineu ada di meja 3. • Lia duduk di kursi kedua sebelah kanan Ratna. • Topan duduk berhadapan dengan Ineu dan Jaka tidak mau duduk di sebelah Hadi. 19. Pernyataan manakah yang PAUNG BENAR? A. Ikbal duduk di sebelah Topan. B. Hadi dan Ineu duduk berhadapan di meja. C. Ineu duduk di sebelah Debi. D. Ratna duduk di antara Debi dan Lia. E. Jaka dan Ratna duduk berhadapan di meja.

21

1

Jawaban terverifikasi

Lily S

01 Juli 2022 14:29

Bacalah informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 18 sampai dengan 20. Lia, Ineu, Debi, Ratna, Jaka, Topan, Hadi, dan lkbal pergi ke sebuah tempat makan. Mereka makan bersama di kafe tersebut. Mereka duduk pada empat meja yang berderet menempel secara berurutan. Pada setiap meja, hanya ada 2 orang yang duduk berhadapan. Sementara itu, laki­ laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan. Meja 3 terletak paling kiri. Meja 2 terletak di antara meja 1 dan 2. • Hadi ada di meja 4yang letaknya 2 meja di kanan meja 1. • Ineu ada di meja 3. • Lia duduk di kursi kedua sebelah kanan Ratna. • Topan duduk berhadapan dengan Ineu dan Jaka tidak mau duduk di sebelah Hadi. 18. Orang yang duduk berhadapan di meja 2 adalah .... A. Jaka dan Debi B. Ikbal dan Lia c. lkbal dan Debi D. Ikbal dan Ratna E. Jaka dan Lia

12

1

Jawaban terverifikasi

Tissa Y

01 Juli 2022 14:29

Bacalah informasi berikut digunakan 1untuk menjawab soal nomor 15 sampai idengan 17. Andi mendapatkan proyek instalasi kompleks perumahan. Proyek instalasi perumahan tersebut dibagi-bagi lagi menjadi proyek blok masing-masing perumahan, yakni Blok A, B, C, D, E, dan F. Proyek instalasi tiap blok di kompleks tersebut harus mengikuti prosedur berikut. - Instalasi Blok B tidak boleh dikerjakan bersamaan dengan Blok D. - Instalasi Blok A boleh dikerjakan bersama Blok E. - Instalasi Blok B hanya boleh dikerjakan bersama Blok C. - Instalasi Blok E dikerjakan jika dan hanya jika Blok F dikerjakan. 17. Jika minggu kedua, Andi wajib mengerjakan instalasi Blok F dan tidak boleh mengerjakan instalasi Blok C, maka A. Andi tidak boleh mengerjakan instalasi Blok B B. Andi juga mengetjakan instalasi Blok A C. Andi juga mengetjakan instalasi Blok B D. Andi juga mengetjakan instalasi Blok E E. Andi juga mengetjakan instalasi Blok D

10

1

Jawaban terverifikasi
1566567568
Ruangguru

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Download di Google Play

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Bantuan & Panduan

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia