Roboguru
SD
SMP
SMA
UTBK/SNBT

UTBK/SNBT Bahasa Indonesia: Pertanyaan, Jawaban, Latihan Soal & Pembahasan

Urutkan

Tissa Y

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 16. Jika informasi di bawah ini dimasukkan ke dalam wacana, kalimat mana yang melemahkan argumen pada wacana tersebut? (A) PT Google terikat dengan persyaratan kontrak sehingga sudah berkewajiban menagih invoice atas layanannya. (B) PT Google berkomitmen mengenakan pajak 10 persen atas layanannya dengan maksud memberikan pelayanan yang optimal pada pelanggannya. (C) Akun yang ditangguhkan secara sepihak merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan . (D) Surat elektronik yang dikirimkan itu bertujuan agar pelayanannnya makin maksimal. (E) PT Google tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam pengenaan pajak 10 persen tersebut.

13

1

Jawaban terverifikasi

Anji V

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 15. Kalimat yang tepat ditambahkan pada teks tersebut adalah ... (A) Kita sempat dihebohkan adanya berita viral tentang Google dan Yahoo . Kalim at tersebut ditempatka n setelah kalim at ketiga . (B) Beberapa waktu terakhir ini para pengguna layanan Google Ads dihebohkan adanya berita yang berkenaan dengan pajak pertambahan nilai. Kalimat tersebut ditambahkan sebelum kalimat pertama . (C) PT Google Indonesia sudah selayaknya mengakomodasi yang disampaikan para penggunannya berkaitan dengan pemungutan pajak. Kalimat tersebut diletakkan setelah kalimat keenam. (D) Pengenaan pajak sebesar 10 persen tersebut sesuai dengan regulasi yang ada . Kalimat terse but diletakkan setelah kalimat kedua. (E) Sesuai dengan regulasi , PT Google seharusnya mengirimkan surat kepada penggunanya untuk melakukan pembayaran sebelum berakhirnya tahun ini. Kalimat tersebut diletakkan setelah kalimat kesembilan.

1

1

Jawaban terverifikasi

Lily S

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 14. Kalimat ke-9 bukan kalimat efektif. Perbaikan yang tepat adalah ... A. jika hal itu tidak di lakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sefihak oleh Adword per Oktober 2019. B. Hal itu tidak dilakukan sampai-sampai akun akan di tangguhkan secara sefihak Adwor perOkktober 2019. C. Jika hal itu tidak dilakukan sehingga akun mereka akan di tangguhkan oleh sefihak Adword per oktober dua ribu sembilan belas. D. Hal yang harus dilakukan adalah menangguhkan akun supaya akun mereka diakui oleh Adword meskipun secara sepihak. E. Jika hal itu tidak dilakukan, akun akan ditangguhkan secara sepihak oleh Ad word per Oktober 2019.

8

1

Jawaban terverifikasi

Tissa Y

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 13. Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019. Pernyataan berikut ini yang benar tentang kalimat ke-8 tersebut adalah.... A. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi antarkalimat yang menyatakan pertentangan. Hal ini ditandai adanya konjungsi meskipun demikian. B. Kalimat tersebut memiliki jabatan subjek pada frasa sebelum e-mail tersebut mengemuka. C. Kalimat tersebut memiliki jabatan predikat pada frasa untuk menyertakan NPWP pada setelan into penagihan. Predikat ini memperkuat pernyataan bahwa pihak Google juga mengirimkan surat elektronik pada penggunanya. D. Kalimat tersebut memiliki pola : Keterangan- Subjek- Keterangan - Predikat - Objek. E. Kalimat tersebut menyatakan bahwa pihak Google selalu menagih pembayaran mula i Januari 2019 sudah tidak berlaku.

8

1

Jawaban terverifikasi

Anji V

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 12. Penggabungan kalimat pertama dan kedua menjadi kalimat yang logis adalah 0 0 0 (A) Bagi sebagian besar pengguna layanan . Google Ads, mulai tertanggal1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan dengan menu rut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd . yang memindahkan hak atas kontrak pengguna kePT Google Indonesia . (B) Bagi sebagian pengguna layanan Google Ads, mulai di tanggal1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan yang mana menu rut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd . yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). (C) Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan karena pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte . Ltd . yang memindahkan hak atas kontrak pengguna kePT Google Indonesia. (D) Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nifai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan di mana pengenaan ini menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte . Ltd . yang memindahkan hak atas kontrak pengguna kePT Google Indonesia . (E) Mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan sehingga menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia PacificPte.Ltd.yangmemindahkan hak atas kontrak pengguna kePT Google Indonesia .

20

1

Jawaban terverifikasi

Lily S

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 11. Kalimat yang tidak diperlukan adalah ... (A) kalimat ke-7 (B) kalimat ke-8 (C) kalimat ke-9 (D) kalimat ke-10 (E) kalimat ke-11

6

1

Jawaban terverifikasi

Tissa Y

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 10. Wacana di atas memiliki kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang dimaksud adalah ... (A) Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut. (B) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak. (C) Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019. (D) Jika hal itu tidak dilakukan maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019. E. lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019.

10

1

Jawaban terverifikasi

Anji V

06 Juni 2022 17:41

Bagi pengguna layanan Google Ads, mulai 1 Oktober 2019 Google akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas layanan yang diberikan (1). Menurut informasi yang dihimpun Jaringan lnformasi Bisnis Indonesia (JIBI), pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan pihak Google Asia Pacific Pte. Ltd. yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia (2). Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal itu PT Google Indonesia akan terikat dengan ... kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan (3). Berdasarkan pernyataan tersebut, PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN sebesar 10 persen atas layanannya (4). Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak (5). Pihak Kementerian Keuangan belum menanggapi adanya perubahan terkait mekanisme pemajakan di perusahaan global tersebut (6). Kepala Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi Kemenkeu meminta konfirmasi kepada otoritas pajak (7). Meskipun demikian, dalam catatan JIBI, sebelum e-mail tersebut mengemuka, pihak Google juga mengirimkan surat elektronik kepada penggunanya untuk menyertakan NPWP pada setelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019 (8). Jika hal itu tidak dilakukan, maka akun akan di tangguhkan secara sepihak oleh Adword per Oktober 2019 (9). lnformasi tersebut diperoleh dari website di http://id.advertisercommunity.com yang diunggah pada 12 Juli 2019 (10). Dengan demikian, semua informasi yang ada di website belum tentu valid (11). 9. lmbuhan yangtepat untuk melengkapi kalimat ketiga adalah ... (A) persyaratan (B) persaratan (C) bersarat (D) bersyarat-syarat (E) bersyaratan ·

3

1

Jawaban terverifikasi

Lily S

06 Juni 2022 17:41

ekspor hortikultura punya potensi besar Produk hortikultura menjadi salah satu komoditas ekspor yang diandalkan (1). Buah-buahan, misalnya merupakan komoditas yang memberikan kontribusi produk domestik bruto (PDB) hortikultura tertinggi (2). Rata-rata kontribusinya sebesar 54,7 persen terhadap PDB di sektor tersebut (3). Namun, pada semester lalu, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit sebesar USD 1,93 miliar (4). Potensi ekspor nonmigas masih sangat besar (5). Apabila dioptimalkan, maka eksport non migas akan dapat memberikan daripada konstribusi positi\t dan mengurangi devisit neraca perdagangan (6). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan (7). Salah satunya, yaitu memberikan insentif fiskal pada industri berorientasi ekspor (8). Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan produk-produk yang mempunyai potensi ekspor dan daya saing (9). Produk-produk tersebut bukan hanya produk-produk hasil industri, melainkan juga produk dari hasil pertanian, terutama produk hortikultura yang bernilai tinggi (10). Hal ini ... bahwa potensi pasar produk hortikultura masih terbuka Iebar, baik di dalam maupun di luar negeri (11)...., masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura (12). Tantangan tersebut berupa sumber daya manusia dan kelembagaan petani yang masih lemah, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi yang masih lemah, daya saing industri yang rendah, serta kurangnya akses pasar (13). Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menawarkan solusinya (14). Solusi tersebut berupa kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran,di dalam negeri maupun ekspor (15). Solusi yang ditawarkan ini bertujuan agar petani menjadi lebih mandiri, tangguh, serta bisa bersaing di pasar global (16) . Sebagai informasi, pemerintah mencontohkan Provinsi Lampung Tengah yang berhasil mengembangkan ekspor pisang dan nanas (17). Hal itu dilakukan melalui kerja sama kemitraan yang dibangun PT Great Giant Pineapple (GGP) dengan petani setempat (18). Pada saatnya nanti, pemerintah akan mereplikasi keberhasilan tersebut ke daerah lain (19). Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan komoditas hortikultura, khususnya pisang secara klaster (20). Pola kerja sama kemitraan antara petani dan masyarakat akan dikembangkan di 13 kabupaten/ kota di Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau (21). 8. llustrasi yang tepat untuk melengkapi penjelasan dalam teks tersebut adalah ... (A) tabel dan kata-kata (B) diagram garis dan kalimat (C) gambar dan kata-kata pendukung (D) grafik batang dan tabel (E) tabel dan ilustrasi kalimat

7

1

Jawaban terverifikasi

Tissa Y

06 Juni 2022 17:41

ekspor hortikultura punya potensi besar Produk hortikultura menjadi salah satu komoditas ekspor yang diandalkan (1). Buah-buahan, misalnya merupakan komoditas yang memberikan kontribusi produk domestik bruto (PDB) hortikultura tertinggi (2). Rata-rata kontribusinya sebesar 54,7 persen terhadap PDB di sektor tersebut (3). Namun, pada semester lalu, neraca perdagangan Indonesia masih mengalami defisit sebesar USD 1,93 miliar (4). Potensi ekspor nonmigas masih sangat besar (5). Apabila dioptimalkan, maka eksport non migas akan dapat memberikan daripada konstribusi positi\t dan mengurangi devisit neraca perdagangan (6). Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekspor dan mengendalikan impor untuk mengatasi defisit neraca perdagangan (7). Salah satunya, yaitu memberikan insentif fiskal pada industri berorientasi ekspor (8). Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan produk-produk yang mempunyai potensi ekspor dan daya saing (9). Produk-produk tersebut bukan hanya produk-produk hasil industri, melainkan juga produk dari hasil pertanian, terutama produk hortikultura yang bernilai tinggi (10). Hal ini ... bahwa potensi pasar produk hortikultura masih terbuka Iebar, baik di dalam maupun di luar negeri (11)...., masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan hortikultura (12). Tantangan tersebut berupa sumber daya manusia dan kelembagaan petani yang masih lemah, keterbatasan modal, pendampingan dan inovasi teknologi yang masih lemah, daya saing industri yang rendah, serta kurangnya akses pasar (13). Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah menawarkan solusinya (14). Solusi tersebut berupa kerja sama kemitraan yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran,di dalam negeri maupun ekspor (15). Solusi yang ditawarkan ini bertujuan agar petani menjadi lebih mandiri, tangguh, serta bisa bersaing di pasar global (16) . Sebagai informasi, pemerintah mencontohkan Provinsi Lampung Tengah yang berhasil mengembangkan ekspor pisang dan nanas (17). Hal itu dilakukan melalui kerja sama kemitraan yang dibangun PT Great Giant Pineapple (GGP) dengan petani setempat (18). Pada saatnya nanti, pemerintah akan mereplikasi keberhasilan tersebut ke daerah lain (19). Pada tahap awal, pemerintah akan mengembangkan komoditas hortikultura, khususnya pisang secara klaster (20). Pola kerja sama kemitraan antara petani dan masyarakat akan dikembangkan di 13 kabupaten/ kota di Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Aceh, dan Kepulauan Riau (21). 7. . Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks di atas adalah ... (A) Kabupaten/kota tersebut sudah berpengalaman selama bertahun-tahun dalam mengelola produk hortikultura. (B) Pemer intah tentu saja memiliki pertimbangan yang sangat teliti dalam pemilihan daerah tersebut. (C) Kabupaten/kota tersebut dipilih oleh pemerintah karena pola kemitraan yang dikembangkan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. (D) Bali dipil ih sebagai daerah pengembangan kemitraan antara petani dengan pemerintah karena wilayah Bali didominasi oleh laut. (E) Selain pisang dan nanas, pemerintah juga mengembangkan budi daya salak dan durian.

2

1

Jawaban terverifikasi
1820821822
Ruangguru

RUANGGURU HQ

Jl. Dr. Saharjo No.161, Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12860

Coba GRATIS Aplikasi Roboguru

Download di Google Play

Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru

Download di Google PlayDownload di AppstoreDownload di App Gallery

Produk Ruangguru

Produk Lainnya

Bantuan & Panduan

Hubungi Kami

Ruangguru WhatsApp

+62 815-7441-0000

Email info@ruangguru.com

[email protected]

Contact 02130930000

02130930000

Ikuti Kami

©2026 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia